Tegas dan Berani

Menggugat Etika Sang Ketua

Ketua Mahkamah Agung M. Hatta Ali (kanan) menyematkan kalung kepada sejumlah hakim usai dilantik di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta//ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/nz/16
0

MAKI melaporkan Ketua Mahkamah Agung ke Komisi Yudisial. Dinilai melanggar kode etik.Putusan praperadilan soal perkara Bank Century masih menyisakan polemik. Terakhir, Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) melaporkan Ketua Mahkamah Agung (MA) ke Komisi Yudisial (KY). Pasalnya Hatta Ali mengeluarkan pernyataan soal putusan praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut kepada publik.

Menurutnya, putusan yang dijatuhi hakim Effendi Mukhtar itu salah. Bagi MAKI, pernyataan Hatta Ali telah melanggar melanggar kode etik hakim agung lantaran memberikan statement bahwa putusan praperadilan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 24 /Pid.Prap/2018/PN. Jkt. Sel, adalah salah.

“Beliau menyampaikan statement kepada media massa, intinya, hakim Effendy Muchtar dalam membuat putusan praperadilan Century, dinilai melampaui wewenang,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman.

Bahkan ada kalimat yang cukup jelas dan dijadikan judul berita bahwa  hakim Effendy Muchtar salah. Pernyataan ke publik itu adalah bentuk pelanggaran kode etik. Karena dalam hukum, ada azas ‘res judicata’, yang artinya putusan itu harus dianggap benar walaupun semua orang, seluruh dunia, mengatakan salah.

Semestinya, kata Boyamin, Hatta Ali tak boleh mengatakan demikian di depan publik. Apabila melihat ada kejanggalan dalam putusan Effendy, seharusnya MA melakukan langkah prosedural. Misalnya melakukan penelitian atau memanggil hakim yang bersangkutan untuk diperiksa yang dilakukan secara tertutup, bukan diumumkan ke media. Boyamin sekaligus menekankan bahwa segala proses itu pun tak dapat mengubah amar putusan.

Selain itu, laporan dugaan pelanggaran kode etik Hatta Ali ke KY juga didasarkan pada pernyataan Ali yang mengungkapkan hakim Effendy Muchtar didemosi akibat putusannya itu. Sanksi demosi Muchtar itu dinilai tidak pantas diungkap ke publik. Apalagi MAKI meyakini MA sama sekali belum memanggil Muchtar.

“Saya yakin kemungkinan Effendy Muchtar juga belum dipanggil atau dimintai hak untuk membela diri. Tapi sudah dinyatakan salah, di depan publik pula,” ujar Boyamin.

Ia yakin KY merespons serius laporannya ini dan berharap KY berusaha membentuk panel dan memberikan sanksi kepada Hatta Ali sepanjang ini betul-betul melanggar azas ‘res judicata’ itu.  Guna menguatkan laporannya, Boyamin membawa bukti berupa ‘print’ sejumlah media online yang memuat pernyataan Hatta Ali. Laporan Boyamin ke KY itu pun tercatat dalam tanda terima dengan Nomor Penerimaan 0675/V/2018/p.

Pengaduan MAKI ke KY berawal dari gugatan praperadilan MAKI ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Bank Century. Gugatan praperadilan itu sebetulnya bukan pertama kali.  Setidaknya MAKI telah enam kali mengajukan gugatan. Dua kali sebelum vonis Budi Mulya, empat kali setelah vonis Budi Mulya. Pertama kali MAKI daftarkan gugatan praperadilan pada 16 September 2009. Saat itu, KPK tengah menyelidiki dugaan pidana pada kasus Century. Namun, gugatan itu ditolak.

Ketua Masyarakat Antikorupsi (Maki), Boyamin Saiman (RILIS.ID)

Kemudian, gugatan kedua didaftarkan pada Februari 2010 dengan perkara Nomor 10/Pid.Prap/2010/PN.Jkt.Sel. Gugatan kedua kembali ditolak dengan alasan yang sama, yakni kasus tersebut masih berada di tingkat penyelidikan. Setelah itu, KPK menetapkan Budi Mulya sebagai tersangka hingga divonis 15 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar oleh Mahkamah Agung. Namun, MAKI menganggap janggal kasus ini karena hanya satu orang yang diproses hukum, tidak termasuk Boediono.

Kemudian, MAKI kembali mendaftarkan gugatan praperadilan sekitar Oktober 2015 ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. MAKI menggugat KPK karena tidak mengembangkan kasus Century dan dianggap menghentikan penyidikan. Namun, hakim menolak permohonan MAKI karena semestinya praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Kemudian  pada Februari 2016, praperadilan kembali didaftatkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang isinya menuntut KPK membuka penyidikan baru dan menetapkan tersangka lain. Nomor pengajuannya adalah Nomor 12/Pid.Pra/2016/PN.Jkt.Sel. Namun, saat itu hakim tunggal menolak permohonan MAKI karena bukti-bukti yang dihadirkan tidak cukup kuat.

Boyamin tak menyerah. Ia kembali mendaftar ke PN Jakarta Pusat pada Desember 2017 dengan perkara Nomor 12/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Pst. Lagi-lagi, gugatannya ditolak. Gugatan terakhir ia daftarkan pada 1 Maret 2018 dengan Nomor 24/ Pid.Prap/2018/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Setelah berkali-kali harus menghadapi kekalahan, MAKI bisa bernafas lega.

Hakim tunggal Efendi Muchtar memerintahkan proses hukum kasus Century bergulir di KPK maupun penegakan hukum lain, melalui putusan Nomor 24 /Pid.Prap/2018/PN. Jkt. Sel. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahkan pada putusannya mengatakan agar KPK menetapkan Boediono sebagai tersangka kasus Bank Century.

Putusan itu lalu menuai kontroversi. Ada yang menilai isi putusan tak lazim untuk sebuah gugatan praperadilan. Pasalnya pada salah satu butir putusan, hakim memerintahkan KPK selaku termohon untuk menetapkan mantan Gubernur Bank Indonesia, Boediono, beserta pihak-pihak lainnya sebagai tersangka, dan memerintahkan KPK untuk melakukan proses hukum selanjutnya atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Century.

Pakar Hukum Pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar menilai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melampaui kewenangan pengadilan. “Praperadilan itu kompetensinya soal keabsahan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut,” ujarnya.

Upaya paksa itu menurut Abdul meliputi menangkap, menahan, menggeledah dan menyita serta menyatakan seseorang sebagai tersangka. Selain itu, praperadilan juga berwenang menyatakan penetapan tersangka tidak sah dan penghentian penyidikan tidak sah serta memutus ganti rugi dan rehabilitasi sesuai pasal 77 sampai dengan 83 KUHAP. Di luar kewenangan itu, praperadilan tidak berwenang memutuskan termasuk memerintahkan menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Sedangkan Intitute for Criminal Justice Reform ( ICJR) menilai, putusan tersebut menunjukkan bahwa hukum acara praperadilan di Indonesia belum detil dan komprehensif.  Putusan tersebut dianggap akan menjadi preseden di dunia peradilan. “Bahwa Pengadilan dapat memerintahkan seseorang dijadikan tersangka, maka akan menambah hukum acara praperadilan semakin tidak jelas,” kata Direktur Eksekutif ICJR Anggara.

Belakangan Ketua MA merespons hal itu. Ketua MA Hatta Ali menegaskan putusan hakim Mukhtar Effendi terkait kasus Bank Century itu salah. Pasalnya, putusan itu melampaui kewenangan hakim praperadilan. “Kita menganggap salah (putusannya), mungkin dia (Effendi Mukhtar) merasa benar. Tapi kita menganggap itu salah. Dan itu adalah dalam ranah pengawasan MA,” ujar Hatta Ali.

Hatta menyampaikan putusan praperadilan tidak bisa memerintahkan langsung KPK untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Apabila memerintahkan melanjutkan perkara, itu bisa dibenarkan. Pasalnya penetapan tersangka merupakan kewenangan penuntut umum.

Meski ada kesalahan dalam putusan Effendi, perintah agar KPK melanjutkan kasus dugaan korupsi Bank Century masih berlaku karena sudah tujuh tahun mandek. Hanya saja permintaan KPK menjadikan orang lain yang diduga terlibat dalam kasus itu menjadi tersangka tetap perlu melalui pembuktian.

Putusan yang memerintahkan penetapan tersangka dalam kasus Century juga dianggap Hatta tidak mengikat. Sebab penetapan tersangka sudah masuk dalam materi perkara. Sedangkan praperadilan hanya boleh menguji bagaimana suatu proses dalam penyidikan sudah dilakukan sesuai prosedur. Praperadilan tidak memeriksa materilnya, tidak materil pembuktian apakah terlibat atau tidak.

Karena kesalahannya itu, Mukhtar Effendi pun didemosi ke Pengadilan Negeri (PN) Jambi. Mutasi itu diputuskan berdasarkan hasil Rapat Pimpinan (Rapim) MA pada 23 April silam. Untuk diketahui, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan pengadilan Kelas IA Khusus, sedangkan PN Jambi Kelas IA.

Dengan demikian Mukhtar Effendi pun turun kelas.  MA menilai hakim Effendi Mukhtar telah melakukan unproffesional conduct.  “Memang teknis, tapi dia salah dalam menerapkan. Oleh karena itu, kita sudah demosi. Demosinya adalah ke Jambi,” terang Hatta Ali. AFKHAR

Leave A Reply

Your email address will not be published.