Menko Perekonomian Sebut Aturan Turunan Omnibus Law Masih Berlaku

FORUM Keadilan – Pemerintah memastikan aturan pelaksana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) atau Omnibus Law tetap berlaku. Karena sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi UU Sapu Jagad itu masih berlaku secara konstitusional selama dilakukan perbaikan dalam waktu dua tahun.

“Dengan demikian, peraturan perundangan yang telah diberlakukan untuk melaksanakan UU Cipta Kerja tetap berlaku,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam jumpa persnya, Jakarta, Kamis (25/11/2021).

Pemerintah sendiri sudah mengeluarkan setidaknya 49 aturan pelaksana UU Ciptaker.

Airlangga menambahkan, pemerintah menghormati putusan MK dengan tidak menerbitkan aturan baru yang bersifat strategis sampai perbaikan UU Omnibus Law itu dirampungkan.

Nantinya pemerintah bakal menyiapkan perbaikan UU dan melaksanakan arahan MK sebaik-baiknya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak sebagian gugatan Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang diajukan sejumlah elemen buruh. Namun MK memerintahkan pemerintah dan DPR untuk memperbaiki dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

Apabila dalam ketentuan waktu itu tidak menyelesaikan perbaikan, maka UU Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen.

MK juga bakal menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula untuk menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja.

MK sebenarnya menilai bahwa tata cara pembentukan UU 11/2020 tidak didasarkan pada cara dan metode yang pasti, baku, dan standar, serta sistematika pembentukan undang-undang.

Kemudian adanya perubahan penulisan beberapa substansi pasca persetujuan bersama DPR dan Presiden sangat bertentangan dengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan.

Mahkamah berpendapat proses pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tidak memenuhi ketentuan berdasarkan UUD 1945 sehingga harus dinyatakan cacat formil. Selain itu, untuk menghindari ketidakpastian hukum dan dampak lebih besar yang ditimbulkan, Mahkamah menilai UU Cipta Kerja harus dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat.

Penulis: Bisma Rizal

spot_img

Berita Terkait

Berita Lainnnya

Vaksinasi di Kapuas Berhadiah...

Aktivitas Menwa UPN Veteran...

Tersangka Kasus Rekaman Video...

Warga Rentan Sosial Yogyakarta...

Kasus positif Covid-19 tersisa...

Menhan Luncurkan KCR Kelima...

Wagub Jabar Kutuk Pelaku...

Bupati Ciamis Apresiasi Tenaga...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Berita Terkini

spot_img