Dulu Suka Mangkir, Nah Sekarang Setya Novanto Menangis Di Pengadilan

0

Terdakwa kasus korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) Setya Novanto (Setnov) menanggis saat membacakan pledoi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Pengacara Setnov, Maqdir Ismail mengatakan kliennya menanggis karena merasakan penyesalan yang mendalam.

Dalam pledoi yang dibacakan, Setnov mengemukakan penyesalannya, dan merasa bahwa dia telah dimanfaatkan oleh orang lain untuk dapat keuntungan. Meski Setnov secara tegas juga tidak punya kesengajaan untuk terlibat

“Penyesalan dengan berurai air mata, menurut kami karena penyesalan yang mendalam dan tidak dipertanggungkan,” papar kuasa hukum Setnov, Maqdir Ismail, usai sidang pembacaan pleidoi di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi) Jakarta Pusat, Jumat (13/4/2018).

Maqdir mengungkapkan, Setnov berharap majelis hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan dirinya tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi, serta membebaskan dari semua dakwaan atau setidaknya dari semua tuntutan hukum.

Setnov juga berharap majelis hakim mengeluarkannya dari tahanan, setelah putusan dibacakan. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan dan harkat martabatnya. Setnov juga meminta majelis hakim memerintahkan kepada penuntut umum untuk buka blokir terhadal rekening dirinya dan keluarganya, berikut hak kepemilikan atas tanah, kendaraan, dan lainnya.

“Tapi jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan permohonan terdakwa sebagai JC (judicial collaborator),” ucap Maqdir.

Seperti diberitakan sebelumnya, majelis hakim akan membacakan vonis terhadap Setnov pada 24 April mendatang. Untuk diketahui dalam perkara ini, Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp 1 miliar subsider 6 bulan kurungan, dan pembayaran uang pengganti sejumlah 7,435 juta dolar AS, dan dikurangi Rp 5 miliar seperti yang sudah dikembalikan Setnov (sekitar Rp 66,3 miliar dalam kurs pada 2012) subsider 3 tahun penjara.

KPK juga menolak permohonan Setnov untuk menjadi “justice collaborator” (JC) dan meminta agar hakim mencabut hak Setnov untuk menduduki jabatan publik selama 5 tahun setelah selesai menjalani masa pemindaan. Setnov juga membantah menjadi pihak yang paling diuntungkan dari penerimaan uang melalui keponakannya Irvanto Hendra, Pambudi Cahyo, dan rekannya sesama pengusaha, Made Oka Masagung. Lalu, ia juga membantah mempengaruhi para pejabat Kementerian Dalam Negeri dalam proyek KTP-El tersebut.