Tegas dan Berani

Mantan Pimpinan DPRD Babel Ditetapkan Tersangka UU Pemilu

0

Forumkeadilan.com, Pangkalpinang — Penegakan Hukum terpadu (Gakkumdu) Pilkada kota Pangkalpinang tampaknya semakin serius dalam penanganan laporan atas dugaan kasus pidana Pemilu oleh salah satu calon wakil walikota Pangkalpinang.

Hal ini dibuktikan dengan menetapkan Calon Wakil Walikota Pangkalpinang 2018 Ismiyardi als Dodot sebagai tersangka. Status Ismiyardi ditingkatkan menjadi tersangka dalam kasus pidana pemilu setelah diadakan gelar perkara di Aula Anton Polres Pangkalpinang, Jumat lalu (9/3/2018) pukul 13.00 Wib sd 17.00 Wib.

“Salah satu calon Wawako Pangkalpinang sudah ditetapkan sebagai tersangka pelanggaran UU Pemilu,” kata Kabid Humas Polda Kep. Babel, AKBP Abdul Munim, Senin siang (12/3/2018). Penetapan Ismiyardi als Dodot sebagai tersangka menurut Abdul Munim sudah melalui prosedur dalam UU Pemilu.

“Penetapan I calon wawako Pangkalpinang sbg Tersangka itu sudah melalui Prosedur dalam UU Pemilu,” ungkapnya. Abdul Munim menjelaskan, setelah melalui Proses Gelar Perkara yg dipimpin Kapolres Pangkalpinang didampingi Kasubsit Kamneg Ditreskrimum Polda Babel, dengan  Pemapar Kasat Reskrim Polres Pangkalpinang, yang dihadiri oleh Pihak Kejari Pangkalpinang dan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polres Pangkalpinang.

“Dan setelah mendengar masukan dan pendapat peserta gelar,  maka sejak Jumat (9/3/2018) I ditetapkan sbg Tersangka Pidana Pemilu,” terang Kabid humas Polda Kep. Babel ini.

Akankah pihak penyidik melakukan penahanan terhadap Ismiyardi als Dodot yang telah ditetapkan sebagai tersangka ? Dikatakan Abdul Munim kalau penahanan terhadap tersangka tidak harus namun tergantung penyidiknya. “Itu semua tergantung penilaian penyidik,” katanya.

Lalu apakah Ismiyardi als Dodot yang berpasangan dengan salah satu kandidat Wako Pangalpinang masih bisa mengikuti sebagai peserta pilkada tahun 2018 ? Abdul Munim katakan kalau proses demokrasi tetap berjalan. “Mereka tetap masih punya hak memilih dan dipilih,” tukasnya.

Kabid Humas Polda Kep. Babel AKBP Abdul Munim (Romli Muktar)

Diketahui kasus ini bermula LP/B-928/III/2018/SPKT/RES PKP tanggal 5 Maret 2018, dimana diduga Ismiyardi als Dodot saat itu mengisi token listrik warga dan inilah yang dinilai melanggar aturan

Dalam pasal 187 A ayat (1) dari UU RI nomor 10 tahun 2016 tentang pemilu Gubernur, Bupati dan Walikota berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp 200. 000.000 dan paling banyak Rp 1 milyar,“ jelas perwira 2 melati di pundak.

“Terkait dengan barang bukti sendiri penyidik sudah mengantongi sedikitnya 2 alat bukti. Artinya kasus ini sudah kuat untuk dinaikan ke tahapan yang lebih serius yakni penyidikan. Tersangka I sendiri telah dipanggil dan akan dipanggil lagi pada hari Senin (12/3/2018),” pungkasnya.

Sementara itu, Ismiyardi als Dodot mantan ketua DPRD Bangka Belitung priode 2009 — 2014 yang dihubungi  wartawan menyatakan, dirinya akan mengikuti proses yang menjeratnya itu. ”Saya akan ikuti proses ini,” ujarnya singkat.

Dikatakan Dodot, dirinya tidak akan berpolemik soal apa yang dia lakukan itu. Namun nantinya dia tentu akan membela diri di pengadilan nantinya. ”Saya akan buktikan saya tidak bersalah, itu saja,” pungkasnya. (Romli Muktar)

Leave A Reply

Your email address will not be published.