FORUM

Lembaga Pemulihan Hak-hak Tanah Rakyat (LPHTR) Sumatera Utara meminta Presiden Joko Widodo agar memerintahkan Menteri BUMN dalam hal ini PTPN II, untuk mengkaji ulang kebijakan yang mewajibkan masyarakat membayar lahan yang masuk dalam daftar nominatif penghapusbukuan lahan eks HGU PTPN II seluas 2.216 hektare. Ketua LPHTR Sumut, Kamisan…

Aksi bom bunuh diri di Markas Polrestabes Medan diduga dilakukan teroris, Rabu (13/11/2019) pukul 08.45 WIB. Selain menewaskan pelaku yang ditengarai beratribut ojek online, ledakan bom itu juga dilaporkan melukai empat orang. Informasi diperoleh, ledakan itu terdengar di pelataran parkir Polrestabes Medan tepatnya di area parkir depan kantor…

Warga Medan geger. Markas Polrestabes Medan diguncang aksi ledakan bom bunuh diri, Rabu (13/11/2019) pukul 08.45 WIB. Informasi diperoleh, ledakan itu terdengar di pelataran parkir Polrestabes Medan tepatnya di area parkir depan kantor Sat Narkoba atau di sekitar kantin Polrestabes Medan. Diduga ledakan itu bom bunuh diri. Tampak sesosok pria…

Tim gabungan Reskrim Polda Sumut dan Polres Labuhanbatu telah mengamankan lima pelaku yang menghabisi nyawa dua wartawan, Maratua dan Maraden di kompleks eks areal PT Sei Alih Berombang (SAB)/KSU Amalia, Dusun VI, Desa Wonosari, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Rabu, 30 Oktober 2019 lalu. Kapolda Sumut, Irjen Pol Agus Andrianto…

Sejak awal berkiprahnya Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) tanggal 7 April 2005, organisasi profesi ini telah banyak memberi kontribusi tentang penegakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, sehingga organisasi profesi advokat ini sangat diperhitungkan, tidak saja di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Hasil yang diperoleh PERADI…

Benang merah yang menjadikan seorang tua berumur 75 tahun bernama Tamin Sukardi sebagai tersangka dan kemudian menjadi terpidana tidak mungkin dapat ditarik apabila majelis Pengadilan Negeri (PN) Medan tidak mengabaikan fakta persidangan dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan berazaskan keadilan. Menurut kuasa hukum Tamin…

Vonis hukuman tambahan berupa kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual anak memang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Namun di sisi lain hal itu melanggar hukum internasional yang melarang adanya penyiksaan terhadap manusia. "Kita (Indonesia) sudah tanda tangan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan…

Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dinilai tidak manusiawi. Pemberian hukum kebiri itu tidak berlandas hukum keadilan. "Penghukuman menggunakan kebiri kimia adalah membalas kekejaman dengan kekejaman. Itu bukan esensi dari penghukuman dan bukan pula bagian dari keadilan itu sendiri," kata Direktur Eksekutif Amnesty…

“Kalau hukuman 20 tahun, saya terima. Tapi, saya menolak dikebiri. Terlalu berat. Nanti saya tidak akan mau menandatangani (eksekusi) kebiri. Daripada dikebiri, mending saya ditembak mati saja,” tutur Aris.