FORUM

Benang merah yang menjadikan seorang tua berumur 75 tahun bernama Tamin Sukardi sebagai tersangka dan kemudian menjadi terpidana tidak mungkin dapat ditarik apabila majelis Pengadilan Negeri (PN) Medan tidak mengabaikan fakta persidangan dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan berazaskan keadilan. Menurut kuasa hukum Tamin…

Vonis hukuman tambahan berupa kebiri yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan seksual anak memang sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak. Namun di sisi lain hal itu melanggar hukum internasional yang melarang adanya penyiksaan terhadap manusia. "Kita (Indonesia) sudah tanda tangan ICCPR (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan…

Hukuman kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak dinilai tidak manusiawi. Pemberian hukum kebiri itu tidak berlandas hukum keadilan. "Penghukuman menggunakan kebiri kimia adalah membalas kekejaman dengan kekejaman. Itu bukan esensi dari penghukuman dan bukan pula bagian dari keadilan itu sendiri," kata Direktur Eksekutif Amnesty…

“Kalau hukuman 20 tahun, saya terima. Tapi, saya menolak dikebiri. Terlalu berat. Nanti saya tidak akan mau menandatangani (eksekusi) kebiri. Daripada dikebiri, mending saya ditembak mati saja,” tutur Aris.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Yohana Yembise mengatakan hukuman kebiri itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dia meminta semua pihak tak lagi berpolemik lagi soal putusan tersebut. "Undang-undang sudah cukup kuat. Semua harus tunduk pada Undang-undang itu. Kalau…

Kejaksaan Agung akan memformulasikan lebih dulu cara eksekusi. Akan ada pembahasan lebih dalam mengenai kebiri kimia ini. Hukuman jenis itu merupakan kasus pertama. "Dalam rangka melaksanakan putusan peradilan ya harus kita lakukan. Namanya eksekusi, dan sangat dimungkinkan," ujar Kapuspenkum Kejaksaan Agung Mukri, Selasa (27/8/2019). 

Kepolisian terus melakukan penegakan hukum kepada siapa saja yang terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan baik yang dilakukan perorangan maupun korporasi. "Tersangka yang diamankan tersebut dari total sebanyak 44 kasus, yakni sebanyak 43 kasus perorangan, dan satu kasus korporasi," kata Kapolda Kalbar Irjen Polisi Didi Haryono di Pontianak,…

"Saya ke sini (PN Medan, red) mohon maaf yang mulia, menunjukkan itikad baik. Saya bertanggungjawab atas apa yang saya laporkan hingga perkaranya sampai ke pengadilan. Sebab hoaks ini sangat berbahaya bagi keutuhan NKRI dan sangat bertentangan dengan Pancasila," tegas Djarot Saiful Hidayat dalam persidangan di Pengadilan Negeri Medan, Selasa…

“Tanah belum lunas dibayar sudah dibagikan, ini pasti ada apa-apanya. Itu pun sebenarnya tidak boleh dilakukan kejaksaan karena tanah yang diserahkan kepada Mujianto itu kan dianggap sebagai tanah negara makanya klien saya dihukum,” kata Fachruddin Rifai pengacara Tamin Sukardi, Selasa (27/8/2019).