FORUM KEADILAN – Direktur Eksekutif The Indonesian Instutute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menyoroti isi pidato perdana Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia di Gedung Parlemen, Jakarta Pusat, Minggu, 20/10/2024. Dalam pidatonya, Prabowo menekankan beberapa hal, khususnya ketika sang presiden menggarisbawahi sebuah demokrasi yang damai, santun, dan bukan cekcok,
Menurut Adinda, dari pidato itu, Prabowo tidak menghendaki sebuah demokrasi yang penuh dengan dinamika dan polemik. Padahal, kata dia, sistem demokrasi yang sehat justru diwarnai dengan polemik dan adu pandangan. Sebab sebuah negara yang demokratis dan menjunjung kebebasan berpendapat justru menampung setiap kritik dan aspirasi tiap orang.
“Jangan sampai kritik membangun dikriminalisasi dan membuat masyarakat takut untuk bersuara. Demokrasi memang seharusnya ‘berisik’, dan kesantunan seharusnya bukan jadi rujukan, tapi hak dan kebebasan berekspresi dan berpendapat lah yang harus didorong dan dilindungi,” beber Adinda kepada Forum Keadilan, Minggu, 20/10/2024.
Adinda melihat Presiden Prabowi tanpak ingin merangkul semua pihak untuk mendukung dirinya dan menghindari gesekan yang dianggap bisa menggangu jalannya pemerintahan. Dalam pidatonya, kata dia, Prabowo meniliki komitmen untuk memberantas korupsi di negeri ini.
“Tapi sayangnya soal perampasan aset tidak disinggung sebagai salah satu komitmen di pidato tersebut,” keluh Adinda.
Selain Adinda juga melihat Prabowo seolah ingin berkata dan meyakinkan orang bahwa para pemangku kebijakannya akan bekerja dengan baik dan masyarakat harus percaya terhadap pemerintah. Padahal transparansi dan akuntabilitaslah yang menjamin good government dimana rakyat bisa mengawasi kinerja pemerintahan dan para pemangku kebijakan
“Prabowo seolah ingin memberi pesan demokrasi damai dan pemerintahan yang bekerja, namun tidak cukup tegas dan tajam menyebutkan aspek ini dalam pidatonya,” jelas Adinda.*
Laporan Reynaldi Adi Surya
