SYL Bacakan Nota Pembelaan Hari Ini

Sidang lanjutan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat, 5/7/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan
Sidang lanjutan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Jumat, 5/7/2024 | Merinda Faradianti/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) dan dua terdakwa lainnya, yakni Muhammad Hatta dan Kasdi Subagyono akan membacakan nota pembelaannya (pledoi) di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, hari ini, Jumat, 5/7/2024.

Di persidangan sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut SYL 12 tahun penjara dalam kasus gratifikasi dan pemerasan di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Bacaan Lainnya

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syahrul Yasin Limpo berupa pidana penjara selama 12 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp500 juta subsider pidana kurungan selama 6 bulan,” kata JPU saat membacakan surat tuntutan, Jumat, 28/6.

JPU juga meminta Majelis Hakim untuk mengenakan pidana denda tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp44 miliar dan 30.000 USD. Uang itu harus dibayar SYL maksimal 1 bulan setelah dapat hukuman inkrah.

“Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa untuk dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Jika tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dijatuhi pidana penjara selama 4 tahun,” lanjut JPU.

Berbeda dengan SYL, Kasdi Subagyono dan Muhammad Hatta hanya dituntut 6 tahun penjara dalam perkara yang sama.

SYL melanggar Pasal 12 huruf e Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama.*

Laporan Merinda Faradianti