Polri Anak Emas DPR

Gedung DPR/MPR RI.
Gedung DPR/MPR RI.

FORUM KEADILAN – Di tengah terpaan kritik publik atas kinerjanya, Polri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp60,64 triliun untuk 2025 kepada DPR. Usulan tersebut langsung disambut baik. DPR menerima usulan tambahan anggaran tersebut.

Sebagaimana diketahui, belakangan masyarakat semakin giat mengkritik Kepolisian. Mulai dari tidak jelasnya proses penanganan kasus pembunuhan Vina di Cirebon yang mangkrak sampai delapan tahun, kemudian penguntitan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah oleh Densus 88, hingga ironi Polwan bakar suami karena judi online.

Bacaan Lainnya

Namun di tengah maraknya kritik terhadap institusi penegak hukum tersebut, Polri justru meminta tambahan anggaran lebih dari 50 persen nilai pagu sebelumnya.

Anggaran Polri sebelumnya diketahui hanya Rp104,67 triliun. Kemudian, dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI, Selasa, 11/6 lalu, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto mengajukan penambahan pagu anggaran sebesar Rp60,64 triliun.

Ia menjelaskan, penambahan tersebut perlu dilakukan demi meningkatkan kesiapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan ekonomi. Komjen Pol Agus juga menjelaskan, apabila usulan tambahan pada pagu anggaran Tahun Anggaran (TA) 2025 disetujui, maka jumlah pagu anggaran TA 2025 menjadi sebesar Rp165,31 triliun dengan rincian belanja pegawai sebesar Rp64,43 triliun belanja barang Rp45,75 triliun, dan belanja modal Rp55,13 triliun.

Dalam rapat, anggota Komisi III Eva Yuliana mengatakan bahwa usulan tersebut tersebut bisa diterima.

“Komisi III DPR RI menerima dan menyetujui usulan program Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp104,67 triliun dan akan memperjuangkan usulan tambahan yang diajukan sebesar Rp60,64 triliun,” kata Eva mewakili komisinya.

 

Rapor Merah

Di tengah euforia atas diterimanya usulan kenaikian anggaran Kepolisian, di sisi lain masih begitu banyak keluhan dari masyarakat yang berkaitan dengan kinerja Polri.

Padahal, anggaran yang diterima Polri melalui proses politik di DPR itu bersumber dari pajak yang diberikan oleh masyarakat.

Wajar jika kemudian masyarakat bersuara keras menentang keniakan anggaran Polri, yang dengan begitu mudahnya diterima oleh DPR yang notabene adalah wakil rakyat.

Kasus Vina contohnya. Kasus yang mangkrak sampai delapan tahun membuat polisi menjadi cibiran di masyarakat. Sebagaimana diketahui, kasus Vina sendiri baru ditelusuri kembali usai viranya film “Vina: Sebelum 7 Hari”. Publik pun mempertanyakan kinerja Kepolisian selama ini.

Tak cuma itu. Kepolisian kembali menerima kritikan pedas saat adanya anggota Densus 88 yang menguntit Jampidsus.

Kritikan datang lantaran usai anggota Densus itu tertangkap. Mabes Polri mengatakan anggota tersebut telah diperiksa oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri, dan hasilnya tidak ada permasalahan terhadap yang bersangkutan. Padahal saat penguntitan itu terjadi, Jampidsus Febrie Adriansyah tengah menangani kasus dugaan komoditas timah yang diperkirakan merugikan negara sampai Rp300 triliun.

Tidak adanya penjelasan lebih lanjut dari Kepolisian terkait penguntitan tersebut tentunya menambah kekecewaan publik.

Kemudian soal judi online. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat adanya temuan 3,2 juta warga menjadi pemain judi online. Dalam periode tiga bulan pertama tahun ini saja, perputaran uang judi online di Indonesia diperkirakan mencapai Rp100 triliun.

Judi online sendiri telah banyak menelan korban jiwa. Pada tahun ini saja, ada dua prajurit TNI yang bunuh diri karena terlilit utang karena judi online. Kemudian di tahun 2023, seorang aparatur sipil negara (ASN) di kantor pemerintah Kabupaten Buton nekat mengakhiri hidupnya karena diduga terlilit utang akibat judi online.

Memberantas perjudian tentunya merupakan salah satu tugas Kepolisian. Tetapi ironisnya, belakang justru terjadi persitiwa di mana seorang Polwan membakar suaminya yang juga anggota polisi, lantaran kesal suaminya terlibat judi online. Kasus ini pun harusnya menjadi rapor merah di Kepolisian.

Belakangan juga, Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkapkan mereka telah menerima berkas pengaduan dugaan pelanggaran HAM sebanyak 5301 kasus sepanjang tahun 2023. Dari laporan tersebut, Polri menduduki posisi teratas sebagai teradu dengan jumlah 771 aduan.

“Tapi untuk catatan, dalam kasus-kasus terkait Polri itu juga banyak terkait korporasi. Jadi problem besarnya itu ada pada korporasi dalam hal praktik bisnis dan dampaknya terhadap pelanggaran HAM,” kata Ketua Komas HAM Atnike Nova Sigiro di Jakarta Pusat, Senin, 10/06.

 

DPR Senangkan Polri

Sebelumnya, DPR RI telah menyetujui revisi UU Kepolisian sebagai RUU usul inisiatif DPR RI. RUU itu sendiri menambah luas kewenangan Polri.

Kini, di tengah beredarnya banyaknya rapor merah, Kepolisan meminta tambahan anggaran. Apakah ini lazim?

Menjawab hal tersebut Pengamat Kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto menjelaskan, sebenarnya tidak ada hubungan secara langsung antara penambahan anggaran dengan banyaknya kritikan masyarakat. Sebab, Polri tentu tidak dikhususkan untuk penanganan satu ada dua perkara saja.

Bambang menjelaskan, peningkatan anggaran bisa dilakukan untuk peningkatan pelayanan Kepolisian. Ia sendiri setuju terhadap penambahan pagu anggaran tersebut. Dengan catatan, anggaran yang ditambah bukan untuk belanja modal, melainkan untuk belanja operasional.

“Setuju dinaikkan, tetapi bukan untuk belanja modal melainkan untuk belanja operasional. Karena keluhan di level operator Polri, anggaran penyelidikan, penyidikan maupun harkamtibmas masih sangat minim,” katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 13/6/2024.

Pada tahun 2023 Polri melakukan realisasi anggaran sebesar 98,38 persen. Di tahun tersebut, Polri mendapatkan pagu alokasi anggaran sebesar Rp121,8 triliun dan terserap sebesar Rp119,8 triliun.

Sedangkan pada tahun 2024, Polri sudah melakukan realisasi anggaran sebesar 42,4 persen hingga 29 Mei 2024. Dari pagu alokasi anggaran sebesar Rp119,6 triliun, sejauh ini sudah terserap sebesar Rp50,8 triliun. Penambahan itu juga sempat dikatakan untuk pertimbangan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Nusantara (IKN).

Sementara, kata Bambang, kebutuhan operasional pengamanan pada tahun 2025 tentu tak sama seperti 2024 kemarin yang sedang ada hajatan negara, yakni Pemilu, Pilpres dan Pilkada.

Bambang menjelaskan, anggaran tersebut terbagi menjadi tiga, yakni belanja pegawai, belanja operasional, dan belanja modal. Porsi belanja pegawai berupa gaji dan remunerasi sekitar 49 persen, belanja operasional sekitar 28 persen, dan 22,2 persen biaya modal.

“Dengan penambahan anggaran seperti itu memang tampak sekali kepentingan DPR untuk menyenang-nyenangkan Polri. Karena, kebutuhan Polri yang lebih besar sebenarnya ada pada belanja operasional, berupa biaya penyelidikan dan penyidikan, harkamtibmas, pelayanan masyarakat dan seterusnya,” jelas Bambang.

Bambang pun menegaskan bahwa porsi kenaikan yang super besar ini layak ditelusuri.

“Dengan porsi kenaikan yang super besar tersebut layak untuk ditelisik. Beberapa belanja titipan dari DPR? Makanya tak heran bila parlemen pasti langsung menyetujui kenaikan tersebut,” tegasnya.

Bambang heran, kemana saja pagu anggaran untuk belanja modal Polri? Polri harusnya bisa menjelaskan kenaikkan dana tersebut dengan rinci. Padahal, di UU Polri Nomor 2 Tahun 2002, tidak ada pernyataan bahwa Polri dibiayai oleh APBN.

“Secara de facto tetap dari APBN, tetapi secara yuridis, pasal tersebut membuka peluang anggaran Kepolisian bisa diperoleh dari mana saja selain APBN,” ungkap Bambang.

Bambang menuturkan, seharusnya peningkatan anggaran juga diiringi dengan peningkatan sistem managemen organisasi Polri yang lebih baik, termasuk kontrol dan pengawasan.

Bila tidak ada peningkatan sistem yang lebih baik, peningkatan anggaran hanya akan muncul pemborosan dan peluang-peluang penyalahgunaan anggaran.

“Jangan sampai menjadi kewenangan yang besar, anggaran yang besar, sementara kontrol dan pengawasannya minim,” tukasnya.

 

Bakal Dibedah DPR

Saat dikonfimasi Forum Keadilan soal usulan tambahan anggaran Polri, Ketua Komisi III DPR dari fraksi PDIP, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan bahwa usulan tersebut akan dibedah dan didiskusikan lagi.

“Kesimpulannya dibaca dulu, bahwa itu akan diperjuangkan dengan melalui pendalaman terlebih dahulu. Jadi bukan diterima gelondongan gitu. Itu akan ada pendalamnya,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 13/6/2024.

Begitu juga soal RUU Polri. Saat disinggung soal beberapa pasal yang kontroversial di RUU Polri, yaitu Pasal 14 yang memungkinkan Polri mengawasi dan memblokir ruang siber, Pasal 16 yang nantinya mengizinkan polri melakukan penyadapan dan kegiatan intelijen bahkan di kementerian, dan Pasal 30 soal perpanjangan usia pensiun Polri, Bambang Pacul mengatakan bahwa RUU itu masih akan dikaji lagi.

“Posisi bola ada di Presiden. Surpres (Surat Presiden) belum dikirim. Begitu supres dikirim lalu kita diskusikan terbuka,” jelasnya.

Tetapi saat ditanya pandangannya soal kinerja polisi yang belakangan mendapat banyak kritikan dari masyarakat, Bambang Pacul enggan berkomentar. Ia hanya mengatakan bahwa pendapatnya akan diungkapkan nanti di ruang rapat.

 

Berkaca dari Pilpres

Jika berkaca dari Pilpres 2024 kemarin di mana santer kabar soal dugaan ketidaknetralan aparat, seharusnya ada partai-partai yang merasa menolak RUU Polri dan usulan tambahan anggaran polisi.

Apabila melihat jumlah kursi di DPR, saat ini ada 575. Dari jumlah tersebut, PDIP menduduki 22,26 persen diantaranya. Kemudian PPP ada 3,30 peresen. Sementara, PKB 10,09 persen, PKS 8,7 persen, dan NasDem 10,26 persen.

Berdasarkan jumlah tersebut dapat dilihat, partai-partai pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024, memiliki suara mayoritas di DPR dengan jumlah kursi 54,61 persen.

Artinya, jika partai dua kubu ini konsisten menyuarakan adanya dugaan ketidaknetralan aparat, seharusnya partai-partai pengusung mereka bisa menolak RUU dan tambahan anggaran di Kepolisian.* (Tim FORUM KEADILAN)