Sekjen KPU Siap Hadir dalam Sidang Dugaan Asusila Hasyim Asy’ari di DKPP

Sidang terkait pelanggaran kode etik Ketua KPU di DKPP
Sidang terkait pelanggaran kode etik Ketua KPU di DKPP | Forum Keadilan/Merinda Faradiainti

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno siap untuk memenuhi panggilan DKPP untuk memberikan keterangan dalam sidang etik dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy’ari terhadap Anggota Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) pada Kamis, 6/6/2024.

“Kami siap hadir dan memberi keterangan jika ada panggilan DKPP,” kata Bernad saat dihubungi oleh wartawan, pada Jumat, 24/5/2024.

Bacaan Lainnya

Tetapi, hingga pada saat ini ia belum menerima panggilan dari DKPP untuk hadir dalam sidang lanjut tersebut.

“Kami belum menerima panggilan dari DKPP,” lanjutnya.

Sebelumnya diketahui, DKPP akan memanggil Sekjen KPU RI Bernad Dermawan Sutrisno dan beberapa jajaran pegawai dalam sidang etik dugaan asusila Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari terhadap Anggota Penyelenggara Pemilu Luar Negeri (PPLN) pada, 6/6/2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito menyebut pemanggilan tersebut untuk meminta keterangan terkait dengan penggunaan fasilitas jabatan oleh Hasyim.

“Beberapa pegawai dan sekjen akan dipanggil. Komisioner tidak,” ucap Heddy saat dihubungi oleh wartawan, pada Kamis, 23/5/2024.

Di sisi lain, Anggota DKPP I Dewa Raka Sandi menjelaskan bahwa pemanggilan tersebut terhadap pihak-pihak yang berkaitan dan relevan dalam proses persidangan.

“Mengenai pihak-pihak yang akan dipanggil sebagai pihak terkait pada prinsipnya adalah mereka yang relevan dan dibutuhkan keterangannya,” ucap Raka.

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari dilaporkan oleh Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia (LKBH FHUI) dan  Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) ke Dewan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Hasyim dilaporkan dengan dugaan adanya hubungan romantis dengan seorang wanita yang juga sebagai anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN).

“Kita melaporkan Ketua KPU, ke DKPP atas pelanggaran etik integritas dan profesionalitas yang diduga melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri,” kata Aristo Pangaribuan, kuasa hukum korban dari LKBH FHUI, kepada media Kamis 18/4/2024.

Aristo menyebut, dalam mencapai tujuannya, Hasyim diduga menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya dengan memakai berbagai fasilitas kedinasan da mengasosiasikan dirinya dengan kekuasaan.

“Dari bulan Agustus 2023 sampai dengan Maret 2024, pertama kali ketemu itu di bulan Agustus 2023. Kemudian, ini sebenarnya konteksnya dalam kunjungan dinas. Kemudian,  ini perilaku yang berulang dalam rangka memenuhi keinginan pribadinya. Ketua KPU ini diduga menyalahgunakan kewenangannya, dia menggunakan fasilitas pribadi, kemudian juga yang menjadi catatan dari kami adalah, adanya relasi kuasa, dan pola perilaku ini dilakukan secara berulang-ulang,” imbuhnya.*