Bantah Gelar Rapat Revisi UU MK Diam-diam, Dasco: Tak Ada Maksud Lain

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20/5/2024. I M. Hafid/Forum Keadilan
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20/5/2024. I M. Hafid/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (MK) akan segera dibawa ke Paripurna usai disetujui Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sejumlah pihak pun menilai langkah DPR dan Pemerintah itu sebagai upaya untuk melumpuhkan MK. Terlebih, menurut mereka, rapat Revisi UU MK dilakukan secara diam-diam di tengah masa reses.

Bacaan Lainnya

Anggapan tersebut dibantah Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.

“Tidak ada terkesan diam-diam karena pada saat reses kemarin kita mengadakan rapat koordinasi dengan Menko Polhukam yang baru (Hadi Tjahjanto). Kemudian Menko Polhukam yang baru mempelajari substansi dan juga menyetujui hasil yang kita sudah ketuk bersama antara pemerintah dan DPR pada 29 November 2023,” kata Dasco kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 20/5/2024.

Dasco menjelaskan bahwa Revisi UU MK sudah dijalankan sejak Januari 2023. Namun, karena situasi Pemilu 2024, pembahasan soal Revisi UU MK sempat ditunda.

“Revisi Undang-Undang MK ini sudah dilaksanakan atau sudah dijalankan sejak tahun lalu, sejak Januari 2023 dan sudah dibahas sampai dengan pembahasan tingkat I antara Pemerintah dan DPR pada 29 November 2023,” jelas Dasco.

“Karena sedang situasi mau pemilu dll dan juga waktu itu ada surat keberatan dari Menko Polhukam (kala itu Mahfud MD) untuk tidak segera disahkan, makanya pada waktu itu kami menunda sampai dengan jeda waktu selesai pemilu,” lanjutnya.

Dasco juga mengatakan bahwa masih ada beberapa tahap yang harus dilewati sebelum revisi UU MK diparipurnakan.

Oleh karenanya, Dasco kembali menepis anggapan bahwa Revisi UU MK itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

“Jadi sebenarnya tidak ada yang sembunyi-sembunyi, tidak ada kemudian maksud-maksud lain, tapi itu memang sudah lama. Dan tadi sudah saya sampaikan bahwa kemudian ke Paripurna kita juga perlu waktu untuk pembahasannya,” imbuhnya.*