FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan bahwa dirinya sering menerima keluhan mengenai ketersediaan dokter spesialis saat berkunjung ke berbagai daerah di Indonesia.
Ketika melakukan kunjungan ke daerah, Jokowi mengunjungi Puskesmas dan rumah sakit daerah setempat dan dalam kunjungannya tersebut untuk melihat kesiapan rumah sakit, layanan BPJS kesehatan, hingga mengenai ketersediaan alat medis.
“Saya senang bahwa alat-alat yang diperlukan seperti misalnya USG sudah ada di Puskesmas. Masuk RS lagi, saya lihat baik di provinsi maupun kabupaten kota sudah ada MRI, sudah ada mammogram, sudah ada cath lab,” ucap Jokowi dalam peluncuran program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama (PPDS RSPPU) di RSAB Harapan Kita, Jakarta Barat, Senin, 6/5/2024.
“Tapi selalu keluhan di daerah utamanya di provinsi kepulauan, selalu adalah dokter spesialis yang tidak ada,” tambahnya.
Ia mengatakan produksi dokter spesialis di dalam negeri memang menjadi sebuah PR besar, mengingat bahwa rasio dokter spesialis hanya 0,47 per 1.000 penduduk dan peringkat ketersediaan dokter spesialis berada di urutan ke-147. Di ASEAN, Indonesia berada di peringkat ke-9.
“Ini problem, angka-angka yang harus kita buka apa adanya,” sebutnya.
Kemudian, ia mengatakan laporan dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memperlihatkan bahwa Indonesia masih kekurangan dokter umum sebanyak 124.000, dan kekurangan dokter spesialis sebesar 29.000 orang.
Pada saat ini, Indonesia baru mampu mengeluarkan 2.700 dokter spesialis per tahun.
Masalah lainnya juga terdapat pada distribusi spesialis tidak merata di seluruh wilayah, hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kota-kota besar.
“Rata-rata semuanya dokter spesialis ada di Jawa dan di kota. 59 persen dokter spesialis terkonsentrasi di pulau Jawa,” katanya.
Maka dari itu, Jokowi meminta kepada pemangku kebijakan untuk dapat membuat terobosan agar produksi dokter spesialis lebih cepat melalui pendidikan berbasis rumah sakit hingga universitas.
Sebagai informasi, terdapat 24 fakultas kedokteran dan 420 rumah sakit yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan dokter-dokter spesialis. Jokowi mengaku tidak ingin, peralatan-peralatan canggih yang dikirimkan ke Puskesmas dan rumah sakit daerah tidak berguna tanpa dokter spesialis.
“Tadi dari Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) telah menyampaikan akan membantu kita. Saya kira standar Royal College of London, ACGME itu standar yang kita ambil dan kita memang harus punya mimpi yang tinggi. Jangan sampai standar kita standar nasional, (tapi harus) standar internasional,” terangnya.
