FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman merespons sikap Partai Gelora yang menolak jika PKS bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.
“Kami yakin kalau kita bicara kepentingan bangsa dan negara maka akan ada titik temu,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Senin, 29/4/2024.
Menurut Habiburokhman, belum ada informasi dari Presiden terpilih Prabowo mengenai kabinet pemerintahan ke depan. Namun, dia menegaskan bahwa Partai Gelora telah berkontribusi dalam kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
“Soal formasi kabinet kami belum terinformasi detail dari Pak Prabowo. Secara umum kami sadar betul rekan-rekan Partai Gelora sangat berkontribusi dalam pemenangan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Meski begitu, Habiburokhman menilai, segala kepentingan dalam politik bisa dimusyawarahkan
“Dan kita tahu kontestasi kemarin memang cukup dinamis, tapi kami lihat semua hal bisa dimusyawarahkan antarsesama anak bangsa,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI itu.
Partai Gelora Tolak PKS Gabung Prabowo-Gibran
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gelora Mahfuz Sidik menolak jika PKS bergabung dengan Prabowo-Gibran. Ia menyinggung kembali serangan-serangan PKS kepada Prabowo-Gibran selama ini.
Pada awalnya, Mahfuz menyoroti mengenai adanya pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya.
“Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya,” ujar Mahfuz Sidik dalam keterangannya resminya, Minggu, 28/4.
Kemudian, Mahfuz mengungkit PKS yang sempat menyerang Prabowo-Gibran. Ia mengatakan bahwa serangan tersebut sangat ideologis dan menyerang sosok Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
“Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran,” tutur Mahfuz.
Mahfuz mengingatkan publik dengan narasi yang sempat muncul dari kalangan PKS. Mahfuz membahas analogi dari PKS mengenai Nabi Musa tidak perlu berhutang kepada Firaun, dikarenakan dahulu Anies Baswedan diusung menjadi calon Gubernur (cagub) Jakarta pada 2017 oleh Partai Gerindra.
Mahfuz mengungkapkan, PKS selama ini sering memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat. Lalu, ia juga mengungkit kembali pernyataan PKS yang memberi cap pengkhianatan kepada Prabowo karena bergabung dalam Kabinet pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden K.H Ma’ruf Amin pada 2019 silam.
“Ketika pada 2019 Prabowo Subianto memutuskan rekonsiliasi dengan Jokowi, banyak cap sebagai pengkhianat kepada Prabowo Subianto. Umumnya datang dari basis pendukung PKS,” sebutnya.
Mahfuz menjelaskan, selama ini Jokowi dan Prabowo juga sudah mengingatkan untuk tidak melontarkan narasi-narasi yang memecah belah politik dan ideologi.
“Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo,” tegasnya.*
