Pimpinan KPK Bertemu Tersangka Eks Kepala Bea Cukai Yogya, Pengamat: Lihat Konteksnya

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23/11/2023 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 23/11/2023 | Ari Kurniansyah/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pertemuan dirinya dengan mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto. Pertemuan itu terjadi pada Maret 2023.

Eko merupakan tersangka kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di lingkungan Kementerian Keuangan.

Bacaan Lainnya

Pada klasifikasinya, Alex mengungkapkan bahwa pertemuannya itu dilakukan secara resmi yang didampingi tim Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK. Pada saat itu, Eko mengadukan kejanggalan dalam masalah importasi yang merujuk ke arah pidana.

Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan, larangan anggota KPK bertemu langsung dengan tersangka atau pihak yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Pakar Hukum Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Hibnu Nugroho mengatakan, pertemuan antara Alex dengan Eko juga harus ditelisik lebih lanjut dan dilihat secara kontekstual.

“Melihat suatu perkara kasus itu, kita harus melihat dulu konteksnya. Kalau kasusnya Firli Bahuri dulu kan sembunyi-sembunyi (pertemuannya). Kalau ini kan terbuka, diketahui orang banyak dan keperluannya diketahui, menurut saya itu nggak masalah,” katanya kepada Forum Keadilan, Selasa, 23/4/2024.

Jika Alex sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, kata Hibnu, maka penyidik harus mendalami pertemuan itu. Penyidik harus menelusuri jika ada keterkaitan dengan tindak pidana.

“Kita juga harus melihat apa yang dibicarakan. Tapi harus ada keterbukaan, sehingga menghindari salah sangka. Penyidik Polda juga nanti harus melihat, apakah ada kepentingan lain,” lanjutnya.

Lembaga antirasuah itu juga harus memberikan klarifikasi dan terbuka, agar publik tidak menduga-duga ada kepentingan terselubung di balik itu semua. Pasalnya, beberapa pimpinan KPK sempat disorot karena melakukan pertemuan dengan tersangka korupsi.

Contohnya, mantan Ketua KPK Firli Bahuri yang melakukan pertemuan dengan eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL). Kemudian, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak yang juga pernah diduga melakukan pertemuan dengan tahanan Dadan Tri.

“(KPK) harus klarifikasi, saya nggak membela tapi harus digali motifnya. Apakah ada peristiwa pidana atau tidak. Penyidik harus menggali dan sampaikan. Begitupun dengan Alex yang juga harus datang memenuhi panggilan penyidik Polda itu,” tutupnya.*

Laporan Merinda Faradianti