Sengketa Pilpres, Saling Silang Pendapat Soal Pembagian Bansos

Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang dilangsungkan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 1/4/2024 | Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan
Sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang dilangsungkan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Senin, 1/4/2024 | Syahrul Baihaqi/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Persoalan penyaluran bantuan sosial (bansos) selama Pemilu 2024 menjadi salah satu topik panas di sidang sengketa Pilpres 2024. Topik ini menjadi perdebatan di dalam dan di luar persidangan.

Salah satu saksi ahli yang dihadirkan oleh tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Didin Damanhuri menyebut, penggelontoran bansos oleh Presiden sarat kepentingan politis dan merupakan bentuk penyalahgunaan kekuasaan. Jadi, kata dia, penyaluran bansos berdampak pada pemenangan pasangan calon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bacaan Lainnya

“Pemberian bansos tunai maupun beras menjelang Pemilu 2024 adalah bentuk kampanye terselubung oleh Presiden Jokowi untuk memenangkan anaknya yang sedang berkontestasi,” ujar Didin dalam persidangan di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa, 2/4/2024.

Ia menggarisbawahi, bansos merupakan skema social citynap yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menjaga rakyat miskin agar tidak semakin miskin.

Didin juga menyoroti peningkatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk bansos yang menyentuh angka Rp500 triliun pada 2024. Padahal semasa pandemi Covid-19 saja, pemerintah hanya menganggarkan bansos sebesar Rp498 triliun.

Selain itu, Didin heran dengan pembagian bansos El Nino. Ia mempertanyakan kenapa Bansos yang ditujukan untuk menjaga inflasi serta meningkatkan daya beli masyarakat itu justru dibagikan ketika EL Nino mereda.

“Faktanya bahwa bansos digelontorkan tahun 2023 dan 2024. El Nino sendiri sudah relatif berakhir pada November 2023. Jadi pertanyaannya, penggelontoran bansos yang tak berpreseden ini tujuannya untuk apa?” katanya.

Menanggapi pemaparan itu, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Franscine Widjojo bertanya apakah Didin mengetahui adanya prediksi dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bahwa El Nino akan berakhir di Maret 2024.

“Kedua, jika saudara (Didin) mengetahui. Apakah ini menjadi dasar bahwa bansos sampai Februari 2024 itu adalah politisasi terkait dengan El Nino?” ucap Franscine.

Menanggapi pertanyaan itu, Didin menjelaskan bahwa beberapa website menginformasikan bahwa El Nino telah berakhir pada November 2023.

“Menurut saya, alasan bahwa bansos tunai dan beras dilakukan terutama besar-besaran di awal 2024 lebih kepada politisasi bansos untuk kepentingan elektoral,” terangnya.

 

Berlanjut ke Luar Persidangan

Ketua tim hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis merasa puas dengan penjelasan politisi bansos yang diungkapkan saksi ahlinya. Menurutnya, anggaran bansos jauh lebih tinggi dari zaman pandemi Covid-19 memang patut dipertanyakan.

“Saya kira, justifikasi satu-satunya untuk kenaikan penyaluran bansos itu adalah justifikasi politik untuk memenangkan paslon 02,” kata Todung.

Sementara itu, kuasa hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris membantah bahwa bansos digunakan sebagai alat politisasi untuk kepentingan pemilu. Apalagi menurutnya, sejak 2021 sampai 2024 kenaikan anggaran bansos tidak terlalu banyak dan masih berada di kisaran Rp400 triliun.

“Apakah itu untuk politik, apakah itu untuk pemilu? Kan saat itu (2021-2023) belum ada pemilu,” paparnya di sela skors persidangan.

Menurutnya, penyaluran bantuan sosial yang dilakukan pemerintah merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah untuk memberikan bantuan kepada masyarakat terdampak.

Hotman juga mengungkit pemberian bansos yang sudah dilakukan sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hotman menegaskan, bahwa persoalan bansos hanya alasan pihak pemohon yang berharap memenangkan sengketa pilpres.

“Omon-omon, omon-omon, benar-benar parah,” tutupnya.*

Laporan Syahrul Baihaqi