PDIP Gugat KPU ke PTUN atas Dugaan Melawan Hukum

Logo PDIP
Logo PDIP | ist

FORUM KEADILAN – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan resmi mengugat terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) atas dugaan perbuatan melawan hukum di Pemilu 2024, Selasa, 2/4/2024.

Gugatan tersebut dilayangkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan tercatat dengan nomor register 133/G/2024/PTUN.JKT.

Bacaan Lainnya

“Hari ini kami memasukkan gugatan melalui PTUN spesifik tentang perbuatan melawan hukum oleh pemerintahan yang berkuasa dalam hal ini utamanya adalah KPU,” ujar Ketua Tim Hukum PDIP, Gayus Lumbuun di PTUN, Selasa, 2/4/2024.

Gayus mengatakan bahwa gugatan PDIP di PTUN berbeda dengan gugatan mereka yang sebelumnya ke MK. Gugatan kali ini, menyebut spesifik dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan KPU. Sementara di MK, gugatan hanya berkenaan dengan sengketa suara.

Gayus juga mengungkapkan mengenai dugaan perbuatan melawan hukum KPU secara spesifik yang berdampak pada pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Lalu, mereka juga menggugat pemerintah karena dinilai telah ikut membantu pemenangan sebagai capres-cawapres nomor urut 2.

“Saya katakan tadi fokus pada tindakan adalah KPU RI tahun 2024, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut berdampak pada penetapan calon presiden dan wakil presiden yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka,” ujarnya.

Ia juga menyebut perbuatan melawan hukum yang dilakukan pemerintah, terutama KPU, PDI Perjuangan sebagai partai pengusung Ganjar-Mahfud sebagai pihak yang dirugikan.

“Bahwa PDIP sebagai partai pengusung Ganjar Mahfud merupakan salah satu pihak yang dirugikan atas perbuatan melawan hukum tersebut. Itu inti dari apa yang kami ajukan yang sudah kami daftarkan,” pungkasnya.*