Kubu Ganjar Usul Hadirkan Kapolri ke Sidang Sengketa Pilpres

Tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat persidangan sengketa pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 2/4/2024 | Dok. MK
Tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD saat persidangan sengketa pilpres di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 2/4/2024 | Dok. MK

FORUM KEADILAN – Ketua tim hukum Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, mengusulkan ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar menghadirkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ke sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024.

Hal itu Todung sampaikan setelah MK berencana menghadirkan empat menteri dan juga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pada Jumat, 5/4/2024.

Bacaan Lainnya

“Kami sudah melayangkan surat ke MK bahwa di samping empat menteri yang akan dihadirkan plus dari DKPP, kami juga akan meminta kepada Ketua Majelis untuk menghadirkan Kapolri pada sidang berikutnya,” ucap Todung usai skors persidangan kepada awak media di Gedung MK, Jakarta Pusat, Selasa, 2/4.

Todung beralasan bahwa kehadiran Kapolri sangat diperlukan karena menyangkut adanya dugaan intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh kepolisian yang dianggapnya tidak berlaku netral dalam proses pemilu.

“Jadi, kami ingin meminta Kapolri untuk memberikan penjelasan dan akuntabel dalam kebijakan-kebijakan dan perintah-perintah yang dia lakukan, karena tidak cukup hanya melihat soal bansos,” tuturnya.

“Tapi kita juga melihat aspek-aspek pelanggaran yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang mencederai demokrasi dan integritas pemilihan umum,” lanjutnya.

Sebelumnya, MK bakal memanggil empat menteri kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Keempat menteri tersebut akan dimintai kesaksiannya terkait penyaluran bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah saat pemilu berlangsung.

Adapun keempat menteri yang dipanggil ialah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy; Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto; Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani; dan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini.*

Laporan Syahrul Baihaqi