Hasto Tolak Istilah Jokowi Effect: Yang Ada Bansos Effect

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 25/3/2024 | M. Hafid/Forum Keadilan
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat konferensi pers di Kantor DPP PDI Perjuangan, Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 25/3/2024 | M. Hafid/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menolak istilah ‘Jokowi effect‘, tapi bantuan sosial (bansos) effect dan penggunaan aparatur negara effect.

Kata Hasto, dua hal tersebut terjadi pada Pemilu 2024 dan tercermin dalam praktik-praktik politik liberal yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan, antara lain menggunakan kekuatan hukum dan sumber daya negara.

Bacaan Lainnya

Alhasil, menurut Hasto, Jokowi effect yang selama ini digaungkan tidak memiliki dampak signifikan, terlebih pada partai berlambang banteng itu.

“Tetapi setidaknya dari proses pembekalan partai yang dilakukan menunjukkan tingginya persoalan (namun PDI Perjuangan) mampu bertahan sebagai pemenang Pemilu tiga kali berturut-turut,” kata Hasto saat konferensi pers di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 25/3/2024.

Selain itu, nama besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak berdampak besar terhadap perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dipimpin oleh putranya, Kaesang Pangarep.

“Buktinya PSI kan juga tidak lolos pemilu meskipun (menurut) dari sumber-sumber terpercaya itu sudah dilakukan berbagai upaya untuk menggolkan itu,” ungkapnya.

Hasto menilai, langkah pemberian bansos dan pengerahan aparatur negara oleh pemerintah dianggap mengabaikan supremasi hukum di Indonesia.

Menurut Hasto, demokrasi terancam apabila supremasi hukum diabaikan. Sebab, bagi dia, tidak ada demokrasi tanpa supremasi hukum.

“Di dalam supremasi hukum keteladanan seorang pemimpin itu diperlukan, bagaimana seorang pemimpin nasional itu melakukan berbagai operasi-operasi politik, karena ada conflict of interest, karena Bapak Jokowi kemudian memberikan preferensi (politik),” tuturnya.

Menurut Hasto, preferensi politik yang dilakukan Jokowi salah satunya penunjukan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto.

“Sehingga ini juga terjadi bias, tetapi ini menjadi suatu ancaman bagi demokrasi ke depan,” paparnya.*

Laporan M. Hafid