FORUM KEADILAN – Pengamat Ekonomi Yanuar Rizky menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagus sebagai pemimpin politik. Tetapi, dia bukan pemimpin yang baik dalam hal ekonomi.
Yanuar menjelaskan, jika bicara tentang pertumubuhan ekonomi, kembali lagi pada apa yang dirasakan individu masyarakat masing-masing.
“Kita merasa hidup lebih baik atau enggak gitu. Jadi kalau bicara pertumbuhan ekonomi ya kembali lagi ke perorangan. Pertumbuhan ekonomi yang hanya berbicara angka itu sebenarnya kita bisa dapat tidak 5 persennya. Jangan-jangan kita tumbuhnya itu negatif,” katanya dalam Podcast Hutang Dhuafa (PHD) 4K Forum Keadilan, Senin 12/2/2024.
Ia melanjutkan, ketika pemilu banyak masyarakat yang merasa dalam situasi tidak nyaman. Artinya, sebetulnya ada persoalan itu bermasalah di tatanan mikro.
“Nah yang sering disebutkan indikatornya dari makro. Kalau berdasarkan teorinya sih, kalau makro nya bagus, ya datangnya dari mikro. Tetapi belum tentu bisa se-linear itu, karena ada persoalan ketimpangan, akses, segala macam,” ungkapnya.
Yanuar memandang, persoalan bantuan sosial yang ada kala pemilu, sebenarnya justru mencerminkan perekonomian Indonesia sedang tidak baik-baik saja.
Menanggapi hal itu, Poempida Hidayatulloh bertanya apakah konsep bansos pemilu hanya untuk menjadi bantalan, karena ekonomi sedang tidak baik-baik saja.
“Seperti yang sudah saya bilang, kalau orang kembali bertanya, ‘kayaknya ekonomi saya enggak tambah baik gitu, ya ngapain juga saya memilih yang berkelanjutan.’ Nah itu kan kelihatan dengan transaksi-transaksi bansos yang paniknya enggak ketulungan seperti ini,” lanjutnya.
Yanuar mengungkapkan, sebenarnya ada hal yang tidak berkesinambungan antara ekonomi makro dan mikro. Lebih lanjut, menurutnya Jokowi memiliki sosial capital yang besar, yang mana lebih bagus dalam berpolitik daripada memajukan ekonomi.
“Jadi sebenarnya Jokowi bukan pemimpin ekonomi, tapi pemimpin politik ‘solidarity maker’. Jadi, bagi semua orang kalau melihat survei-survei sebelum Mahkamah Konstitusi (MK) sampai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), itu survei terhadap kepuasan kepemimpinan Presiden itu tinggi. Tapi kalau ditanya survei hasil ekonomi itu rendah,” terangnya.
Kata Yanuar, masa pemerintahan Jokowi tak ubahnya dengan masa pemerintahan Presiden Kedua Soeharto.
“Sampai sekarang orang kalau ditanya soal Soeharto pasti mengakui kalau beliau seorang tokoh. Tetapi, kalau balik lagi ke peristiwa 98, masa orde baru, mereka pasti jawabnya ‘oh enggak deh atau jangan lagi deh’, kan gitu,” tandasnya.*
Laporan Novia Suhari
