Pengangkatan Pj Gubernur Beda Arah Politik Usai Jokowi-PDIP Pecah Kongsi?

Poster Film Dokumenter 'Dirty Vote' | X/Twitter - @dirtyvibe
Poster Film Dokumenter 'Dirty Vote' | X/Twitter - @dirtyvibe

FORUM KEADILAN – Film Dirty Vote menceritakan bagaimana upaya penguasa menggunakan segala kekuatan untuk memenangkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) tertentu. Salah satu caranya, melalui penunjukan 20 penjabat (Pj) Gubernur.

Film ini disutradarai oleh wartawan senior, Dandhy Dwi Laksono dan dibintangi oleh tiga pakar hukum, yakni Zainal Arifin Muchtar, Bivitri Susanti, dan Feri Amsari.

Bacaan Lainnya

Awalnya, Feri Amsari mengungkapkan bahwa mengantongi 50+1 suara saja tidak cukup untuk memenangkan pemilu dalam satu putaran. Untuk menang satu ronde, ada syarat bahwa peserta harus memiliki keterwakilan 20 persen suara di 20 provinsi.

Feri lantas membeberkan kejanggalan penunjukan 20 Pj Gubernur oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Kata dia, penunjukan ini dimulai sejak tahun 2021 lalu.

“Semenjak 2021, Presiden Joko Widodo sudah melakukan penunjukan kepada 20 Pj Gubernur di 20 provinsi, kita bisa lihat sebarannya dari ujung Indonesia hingga Papua,” kata Feri dalam film Dirty Vote yang tayang pada Sabtu, 11/2/2024.

Ia juga menyinggung soal pemekaran provinsi Papua. Pulau Papua sebelumnya hanya memiliki dua provinsi, kini bertambah empat hingga total menjadi enam provinsi yaitu Papua Barat Daya, Papua Barat, Papua Tengah, Papua, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Feri kemudian membandingkan provinsi baru di Papua dengan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Tak seperti Kaltara yang harus menunggu enam tahun untuk mengikuti pemilu, provinsi baru di Papua, bisa langsung ikut pemilu.

Terkait pengangkatan Pj Gubernur oleh Presiden, Pengamat politik Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah setuju. Menurutnya, hal itu sarat akan kepentingan politik. Terlebih lagi, Jokowi sempat melakukan pertemuan dengan para Pj di Istana Negara.

“Kalau dari sisi kecurigaan politik, tentu pengangkatan Pj saya kira orientasi politiknya sangat kental. Kita bisa bayangkan, misalnya ada ratusan Pj. Kemudian pada saat ini, Pj itu melalui masa pemilu dan Presiden Joko Widodo itu memihak salah satu pasangan calon(paslon). Rasanya, tidak mungkin Presiden tak punya keinginan menggerakkan seluruh PJ untuk mendukung salah satu kandidat,” kata Dedi kepada Forum Keadilan, Selasa 13/2/2024.

Tetapi Dedi menegaskan, hal itu hanyalah sebatas penilaian dan kecurigaan secara subjektif. Meski begitu, potensi politiknya sangat besar. Sebab, Jokowi sempat turun tangan dan berbicara secara langsung kepada para Pj.

“Presiden justru sampai turun tangan memberikan arahan. Nah itu sebenarnya sudah menandai bahwa Pj yang ada sekarang, besar kemungkinan punya janji politik atau bahkan mungkin transaksi politik. Salah satunya adalah untuk memenangkan kandidat. Tetapi sekali lagi itu adalah tuduhan subjektif,” ujarnya.

Seperti yang katakan Feri, penunjukan Pj Gubernur oleh Presiden dilakukan sejak tahun 2021. Jika dicermati, pada masa itu hubungan koalisi pemerintahan Jokowi berbeda dengan sekarang. Tetapi ketika dimintai pandangannya terkait hal ini, Dedi tak berkomentar.

Namun, ia menegaskan bahwa adanya kasus dugaan penandatangan Pakta Integritas PJ Bupati Sorong Yan Piet Mosso untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo yang sempat mencuat sebelumnya, tak menandakan bahwa seluruh Pj melakukan hal yang sama.

“Saya kira, tuduhan pada Bupati Sorong hanya terjadi pada Bupati Sorong. Bukan berarti ada Pakta Integritas antara pemberi rekomendasi Pj, lalu kemudian pemerintah memberikan peluang untuk melakukan kejahatan itu,” tuturnya.

Senada dengan Dedi, Pengamat Politik dari Citra Institute Yusak Farchan juga mengatakan, apa yang terjadi pada PJ Bupati Sorong tidak bisa digeneralisasi. Sebab, setiap daerah memiliki karakter yang berbeda.

Yusak juga sependapat bahwa penunjukan Pj Gubernur oleh Presiden, rawan akan kepentingan politik.

“Siapa yang punya infrastruktur untuk menggerakkan jaringan, kalau bukan penjabat kepala daerah. Jadi, pengangkatan penjabat kepala daerah itu juga rawan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan elektoral,” kata Yusak kepada Forum Keadilan, Senin 12/2.

Melihat penunjukan Pj Gubernur sudah dilakukan sejak tahun 2021, Yusak mengatakan bahwa ada potensi kesepakatan antara PDIP dengan Jokowi dalam penunjukannya. Kemudian, setelah hubungan Jokowi dan PDIP retak, peta politik yang sudah dirancang pun mengalami perubahan. Megawati tetap mendukung Ganjar sebagai capres, sementara Jokowi dianggap mendukung pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Untuk itu Yusak mengatakan, dukungan para Pj Gubernur tidak bisa begitu saja disebut mengarah hanya kepada satu paslon. Sebab, sebagian sudah ada yang terkunci dengan salah satu partai.

“Kita tidak bisa genaralisasi semua Pj yang ada, digerakkan untuk memenangkan paslon 02 misalnya. Enggak bisa, karena sebagian juga sudah ada yang terkunci, misalnya di paslon lain,” terangnya.

Lebih lanjut, Yusak mengatakan bahwa yang disasar oleh film Dirty Vote itu memang Prabowo-Gibran. Sebab, isi dari film itu memperlihatkan adanya dugaan abuse of power yang dilakukan oleh pemerintahan.

“Sasaran tembakan sudah pasti 02, karena instrumen kekuasaan dianggap digunakan untuk kepentingan elektoral pemenangan 02,” tegasnya.

Selain penyalahgunaan instrumen negara, menurut Yusak, alasan Prabowo-Gibran menjadi sasaran film Dirty Vote juga dikarenakan elektabilitas paslon nomor urut 2 itu paling tinggi dibanding dua paslon lainnya.

Oleh sebab itu, kata dia, pihak paslon nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3, Ganjar-Mahfud melakukan upaya-upaya untuk menurunkan elektabilitas Prabowo-Gibran.

“Sehingga di sisa waktu sekarang ini, apa yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengerem atau menurunkan elektabilitas paslon 02, salah satunya dengan memainkan isu-isu soal catatan demokrasi dan lain-lain,” ucapnya.

Namun menurut Yusak, adanya film itu tidak akan berpengaruh secara signifikan kepada elektabilitas Prabowo-Gibran karena sudah memasuki masa pencoblosan dan masyarakat sudah mengkonsolidasikan pilihannya.

“Kedua, semakin berkurangnya angka undecided voter (pemilih yang belum menentukan pilihan). Yang ketiga, program-program dari paslon 02, ataupun dari pemerintah sendiri yang gencar menjalankan program bansos itu,” pungkasnya.

Laporan M. Hafid