Menteri PUPR Basuki Tepis Terkait Isu Mundur: Saya Kerja Terus

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono | Ist

FORUM KEADILAN – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menepis terkait isu dirinya mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki menyatakan bahwa isu mundur tersebut sudah lewat mengingat bahwa besok adalah hari pencoblosan Pilpres pada 14 Februari 2024.

Bacaan Lainnya

Basuki juga mengatakan, selama ini ia masih bekerja terus sebagai Menteri PUPR di bawah pemerintahan Presiden Jokowi.

“Halah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus,” ujar Basuki saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 13/2/2024.

Ia juga mengungkapkan Kabinet pada saat ini masih tetap solid.

“Perintahnya (sampai akhir) begitu, kan. Masih (solid) kalau saya, enggak ada urusan,” imbuhnya.

Saat Basuki ditanyai soal komunikasinya dengan Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ia menjawab sampai saat ini dirinya belum bertemu kembali setelah hari ulang tahun Megawati.

Isu Mundurnya Sejumlah Menteri dari Kabinet Indonesia Maju (KIM)

Diketahui sebelumnya, kabar mundurnya sejumlah menteri ini dilontarkan oleh Ekonom Senior INDEF Faisal Basri. Faisal mengatakan, kurang lebih terdapat 15 menteri dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) yang tengah berencana untuk hengkang meninggalkan Jokowi.

Menteri yang dimaksud termasuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.

Selain dua orang itu, akan ada lima orang menteri yang berasal dari PDIP, lalu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Suharso Monoarfa, dan dua menteri dari PKB.

Faisal menganggap kabar para menteri teknokrat untuk mundur merupakan hal yang logis. Sebab, teknokrat merupakan orang yang memiliki nilai etik dan moral yang kuat.

Isu Kabinet Presiden Jokowi Tidak Solid

Diberitakan, narasi fragmentasi diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyatakan, fragmentasi tersebut dipicu oleh pernyataan Presiden Jokowi tentang Presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye.

Menurut Hasto, hal itu membuat suasana di kabinet tidak lagi kondusif. Dugaan tersebut, katanya, semakin diperkuat oleh testimoni Menteri Sosial yang juga kader PDIP, Tri Rismaharini atau Risma.

“Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak, sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat, sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat saja diperiksa semuanya,” kata Hasto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30/1.*