Tanggapi Kritik Akdemisi di Berbagai Kampus, PKS: Mereka Independen dan Rasional

Wakil Ketua Majelis Syura PKS Muhammad Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa 6/2/2023. I Novia Suhari/Forum Keadilan
Wakil Ketua Majelis Syura PKS Muhammad Hidayat Nur Wahid saat ditemui di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Selasa 6/2/2023. I Novia Suhari/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua Majelis Syura PKS Muhammad Hidayat Nur Wahid turut berkomentar soal maraknya kritik terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di penghujung Pemilu 2024.

Menurut Hidayat, kritik yang disampaikan oleh para guru besar dan akademisi di berbagai kampus merupakan kritik independen, dan rasional.

“Karena mereka mendidik mahasiswa dan sebagainya, maka menurut saya terukur kok, mana kampus yang menyampaikan kritiknya dan mana kampus yang membela yang dikritik,” katanya di Gedung DPR RI Jakarta Pusat, Selasa 6/2/2024.

Hidayat menilai, kritik guru besar merupakan fakta terbuka mengenai keadaan Indonesia saat ini. Untuk itu ia meminta pemerintah dan penyelenggara pemilu memperhatikannya.

“Apa yang mereka kritisi terkait masalah kenegarawanan yang merosot, demokrasi yang sisi etikanya merosot, etika kebangsaan juga merosot, agar betul-betul diambil untuk perbaiki diri,” ujarnya.

Ia menambahkan, agar pemilu dapat berjalan dengan jujur dan adil, kritik harus dikedepankan. Jika dikesampingkan, sebaliknya, pelanggaran etik akan terus terjadi dan semakin tak terkendali.

“Kalau sekarang tidak peduli, membiarkan banyak pelanggaran yang tidak etis, akan menghadirkan pemilu yang kualifikasi nya rendah, legitimasinya tidak tinggi, dan itu akan susah bagi Indonesia menjemput emas di 2045,” katanya.

Deketahui, sejumlah akademisi dari berbagai universitas, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Indonesia (UI), Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Mulawarman (UNMUL), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyatakan kritik kepada Presiden Jokowi.

Mereka mengungkapkan kekecewaannya terhadap sikap Presiden dalam pesta demokrasi 2024.*

Laporan Novia Suhari