FORUM KEADILAN – Sejumlah akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta menyampaikan Petisi Bulaksumur sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo. Dalam petisinya, mereka menyoroti sikap Jokowi di Pilpres 2024.
Pembacaan Petisi UGM diwakilkan oleh Guru Besar Fakultas Fakultas Psikologi Prof Koentjoro di Balairung Gedung Pusat UGM, Rabu 31/1/2024. Ia menyebut, pihaknya menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang justru terjadi dalam masa pemerintahan Jokowi yang merupakan bagian dari Keluarga Besar UGM.
“Pelanggaran etik di Mahkamah Konstitusi, keterlibatan sejumlah aparat penegak hukum dalam proses demokrasi perwakilan yang sedang berjalan dan pernyataan kontradiktif Presiden tentang keterlibatan pejabat publik dalam kampanye politik antara netralitas dan keberpihakan merupakan wujud penyimpangan dan ketidakpedulian akan prinsip demokrasi,” ujar Koentjoro
Ia pun mengingatkan Jokowi sebagai alumni UGM agar tetap berpegang pada jati diri UGM yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.
Begitu juga dengan Civitas akademika UII. Mereka menilai, menjelang pelaksanaan Pemilu 2024, perkembangan politik nasional semakin menunjukkan praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan.
Untuk itu, mereka mendesak agar Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan.
Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan menganggap, kritik tersebut merupakan tanda adanya persoalan serius di negara ini.
“Kalau kampus-kampus sudah mulai menyuarakan, artinya ada masalah yang serius. Ini perlu jadi perhatian kita semua,” kata Anies di Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis 1/2/2024.
Anies mengaku, dirinya turut merasakan adanya praktik penyimpangan demokrasi selama masa kampanye berlangsung.
“Saya merasakan, dan kami yakin bahwa yang kami perjuangkan perubahan untuk mengembalikan demokrasi pada jalurnya tata caranya, pemerintahan yang berdasarkan pada nilai demokrasi,” imbuhnya.
Adanya petisi Bulaksumur juga sempat di komentari Presiden Jokowi. Kata dia dia, itu hak demokrasi.
“Ya itu hak demokrasi,” kata Jokowi di Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis,1/2.*
