FORUM KEADILAN – Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana menepis segala isu miring yang menimpa Kabinet Indonesia Maju era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ari menyebut, hal itu sengaja dilakukan oleh sejumlah pihak untuk men-downgrade tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pada pemerintahan Jokowi.
“Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya dari beberapa pihak yg sengaja menebar atau mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Mulai isu kabinet tidak kompak (terfragmentasi), suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan TPA, menteri diperiksa ketat masuk istana sampai dengan wacana menteri minta mundur,” ujar Ari kepada wartawan, Rabu, 31/1/2024.
“Dibangun persepsi, melalui serangkaian plot cerita atau narasi, seolah-olah para Menteri pembantu Presiden, kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi,” lanjut Ari.
Ari menegaskan bahwa narasi politik tersebut tidak sesuai fakta. Ia menekankan, suasana menteri Kabinet Indonesia Maju selalu cair dan akrab menjelang rapat meski berada dalam koalisi pilpres yang berbeda-beda.
“Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya. Kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang, sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri ‘ngeriung’, saling sapa, ngobrol, atau bercanda satu sama lain,” katanya.
“Tidak ada suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet. Menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik yang beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda juga saling berkomunikasi dengan akrab. Silaturahmi antar menteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu,” ucapnya.
Ari juga menepis isu bahwa pemeriksaan menteri diperketat untuk menghadiri sidang atau rapat kabinet. Ia memastikan semua prosedur berjalan sesuai SOP di lingkungan Istana.
“Tidak benar ada pemeriksaan yg diperketat bagi para menteri untuk mengikuti sidang atau rapat kabinet. Semua berjalan seperti biasa sesuai SOP Pengamanan di lingkungan Istana oleh Paspampres,” tegasnya.
Ari mengatakan, proses pengambilan keputusan di kabinet juga melibatkan menteri-menteri terkait, sesuai dengan tema yang dibahas. Setiap menteri memiliki kesempatan menyampaikan gagasan yang sama.
“Rapat kabinet dan rapat TPA disiapkan oleh Sekretaris Kabinet, Bapak Pramono Anung. Semua isu kebijakan dibahas di atas meja. Semua menteri punya kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat dan gagasannya. Presiden juga membuka ruang-ruang perdebatan sebelum diputuskan oleh Bapak Presiden,” jelasnya.
“Koordinasi dan kekompakan antar menteri juga terjaga dengan digelarnya rapat-rapat kordinasi tingkat menteri yang dipimpin oleh para Menko. Rapat koordinasi tingkat menteri menunjukkan konsolidasi di internal pemerintahan tetap berjalan, kompak dan solid sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ucapnya.
Ari berharap suasana kerja kabinet yang baik tidak terganggu oleh narasi politik. Ia menilai narasi miring terkait kabinet hanya akan merugikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Saya berharap suasana kerja kabinet yang sudah sangat baik, yang dilakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, jangan justru diganggu dengan narasi-narasi politik yang hanya dirancang untuk kepentingan sesaat, apalagi hanya untuk men-downgrade tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pada pemerintahan Presiden Jokowi,” pungkasnya.
Belakangan, Kabinet Indonesia Maju diterpa isu negatif, seperti isu 15 menteri mundur hingga pemeriksaan menteri diperketat.
Isu mundurnya 15 menteri Kabinet Indonesia Maju disampaikan ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri. Ia menyebut, ada 15 menteri Kabinet Jokowi yang tengah berencana hengkang.
Sementara, narasi fragmentasi diungkap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menyatakan, fragmentasi tersebut dipicu oleh pernyataan Presiden Jokowi tentang Presiden boleh berpihak dan ikut berkampanye.
Menurut Hasto, hal itu membuat suasana di kabinet tidak lagi kondusif. Dugaan tersebut, katanya, semakin diperkuat oleh testimoni Menteri Sosial yang juga kader PDIP, Tri Rismaharini atau Risma.
“Fragmentasi di dalam jajaran menteri. Karena apa, Pak Jokowi sendiri sudah menyatakan berpihak, sehingga terjadi fragmentasi yang jauh lebih kuat, sehingga tidak kondusif. Yang ketiga juga testimoni termasuk dari Bu Risma sekarang mau rapat saja diperiksa semuanya,” kata Hasto di Media Center TPN Gankar-Mahfud, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 30/1.
