FORUM KEADILAN – Gibran Rakabuming Raka mengaku hanya akan hadir di acara debat resmi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sikap Gibran yang seperti itu, menuai beragam tanggapan.
Sering absennya Gibran dalam acara debat dan diskusi publik dengan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) menjadi sorotan. Belakangan, ketika ditanya perihal ketidakhadirannya dalam suatu acara debat di stasiun televisi, Gibran mengungkapkan alasannya.
“Saya datang yang debat resmi,” kata Gibran di Grand Sahid, Jakarta Pusat, Rabu 6/12/2023.
Terkait hal tersebut, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berpandangan, pastinya Gibran telah mengkalkulasi untung rugi dari undangan debat yang tidak dihadirinya. Sepertinya, kata Adi, Gibran dan para pendukungnya menganggap kehadiran di debat itu tidak terlampau memberikan faedah apapun secara elektoral.
“Karena orang memilih capres-cawapres bukan karena hasil perdebatan ataupun hasil diskusi. Orang memilih capres-cawapres itu dengan variabel-variabel lainnya. Apa variabel lainnya? Dianggap memiliki visi misi yang dirasa konkret, atau memiliki kegiatan memberikan sesuatu yang sifatnya gratis, seperti susu gratis dan makan gratis,” ujar Adi kepada Forum Keadilan, Jumat 8/12.
Jadi menurut Adi, Gibran sebenarnya bukan tidak mau menghadiri debat di luar KPU, melainkan lebih memilih melakukan aktivitas-aktivitas politik yang lain.
“Ketika diundang Universitas Muhammadiyah, Gibran ini kan melakukan aktivitas politik bersama teman-temannya. Artinya apa? Ini kan soal strategi komunikasi politik,” imbuhnya.
Memang menurut Adi, publik berharap semua calon terbuka di acara-acara debat. Namun dari sudut pandang peserta pilpres, Adi berpendapat bahwa debat tersebut tidak terlampau menguntungkan. Sebab, sorotan publik juga tidak banyak terhadap debat di luar KPU.
Adi juga memaparkan, elektabilitas pasangan Prabowo Subianto dan Gibran masih stabil meskipun tak menghadiri debat-debat tersebut.
Namun, Peneliti Senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof Lili Romli punya pendapat berbeda. Lili menyayangkan ketidakhadiran Gibran di acara-acara debat.
“Sangat disayangkan sekali dan publik pasti kecewa dengan sikap dan putusan seperti itu. Padahal publik sangat ingin tahu terhadap visi, misi, dan program-programnya secara lebih luas,” katanya kepada Forum Keadilan, Jumat, 8/12.
Forum debat publik dinilai Lili merupakan wadah tepat untuk menjelaskan visi dan misi capres-cawapres. Sebab, Lili menilai forum debat yang diselenggarakan oleh KPU sangat terbatas.
“Baik dari jumlah debat, durasi waktu maupun tema atau topik yang dibicarakan. Bahkan beberapa topik bersifat umum, topik sapu jagat,” ujarnya.
Lebih lanjut Lili menyebut, ketidakhadiran capres-cawapres sama saja dengan tidak menghargai dan menghormati keingintahuan publik. Menurut Lili, sikap tersebut juga akan membuat kapabilitas mereka dipertanyakan dan merugikan publik.
“Tapi yang jelas sangat merugikan publik, karena publik ingin mendengar gagasan dan adu argumentasi calon pemimpinnya. Publik, istilahnya, tidak mau membeli kucing dalam karung dalam memilih pemimpin. Forum debat adalah tempat untuk melihat kemampuan calon pemimpin,” tukasnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah juga sependapat. Menurut Dedi, masyarakat punya hak atas waktu dan pikiran Gibran sebagai calon pemimpin.
“Sikap semacam itu menunjukkan kekanak-kanakan, karena ia seharusnya mulai menyadari kalau publik punya hak atas waktu dan pikiran-pikirannya,” kata Dedi kepada Forum Keadilan, Jumat 8/12.
Dedi bahkan menyebut, sikap Gibran yang seperti itu dapat merusak reputasi anak muda yang selama ini meminta kesetaraan sosial.
Menurut Dedi, setidaknya ada dua alasan tidak hadirnya Gibran dalam setiap perhelatan adu gagasan. Pertama karena keterbatasan gagasan. Kedua, Gibran dianggap berpotensi mengeluarkan pernyataan yang justru menurunkan wibawanya.
Dedi juga mengatakan, langkah Gibran tersebut dapat mengurangi elektabilitasnya dan Prabowo.* (Tim FORUM KEADILAN)
