FORUM KEADILAN – Tim Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR) DPP PDIP berencana mencabut laporannya terhadap Rocky Gerung. Pencabutan laporan ini dapat dilihat sebagai bentuk klimaks perseteruan politik antara Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Tim BBHAR DPP PDIP sebelumnya pernah melaporkan Rocky Gerung terkait pernyataan ‘Bajingan Tolol’ ke Badan Reserses Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor nomor LP/B/217/VIII/2023/SPKT/ Bareskrim Polri tertanggal 2 Agustus 2023.
Pernyataan Rocky dinilai sebagai ujaran kebencian atau berita bohong. Ia dituding melanggar dengan Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang (UU) Informasi dan Transaksi Elektronik dan atau Pasal 14 dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946.
Belakangan, muncul kabar bahwa Tim BBHAR DPP PDIP akan mencabut laporan tersebut. Perwakilan Tim BBHAR DPP PDIP, Johannes Oberlin L Tobing mengaku berubah pikiran, dan tidak perlu memperkarakan pernyataan Rocky.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan berpendapat, upaya pencabutan laporan itu dapat diartikan sebagai tanda afirmasi dari PDIP terhadap pernyataan Rocky.
Menurut Yusak, berubahnya sikap PDIP itu dipicu oleh bergesernya arah dukungan politik Jokowi ke Prabowo Subianto. Padahal partainya Jokowi, PDIP, telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres) pada Pilrpes 2024.
“PDIP merasa apa yang disampaikan Rocky adalah sesuatu yang benar. Pasca Jokowi melabuhkan dukungan politiknya ke Prabowo, PDIP tampak berbalik arah dan cenderung bersikap kritis terhadap Jokowi,” kata Yusak kepada Forum Keadilan, Jumat 1/12/2023.
Ia memandang, sebelumnya PDIP menjadi tameng Jokowi atas kritikan keras yang dilontarkan Rocky. Jadi, pencabutan laporan ini dapat dinilai sebagai klimaks hubungan Jokowi dengan Megawati.
“Relasi buruk Mega-Jokowi mencapai klimaksnya sejak Gibran diambil sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo. Pasca ditetapkannya Gibran sebagai cawapres, PDIP tampak mengambil garis konfrontasi dengan Jokowi, termasuk dalam kasus Rocky Gerung,” terangnya.
Kendati begitu, Yusak menganggap bahwa Megawati tidak berani untuk memecat Jokowi dari PDIP, karena resiko politik bagi partai berlogo banteng itu cukup tinggi. Bahkan, Jokowi nantinya bisa menyerang balik PDIP dengan sumber daya yang dimiliki.
“Saya kira PDIP tidak akan berani memecat Jokowi karena resiko politiknya cukup tinggi. Selain bisa menggerus elektabilitas PDIP, Jokowi bisa menyerang balik jika dipecat. Sebagai presiden, tentu Jokowi memiliki akses sumber daya politik dan ekonomi yang melimpah. Ini yang akan dihitung oleh PDIP,” bebernya.
Bagi Yusak, relasi antara Jokowi dan PDIP memiliki hubungan simbiosis mutualisme. Hubungan itu terjalin sejak PDIP menopang karir politik Jokowi dari mulai pencalonan Wali Kota Solo hingga dua periode masa kepresidenannya.
Namun di sisi lain, Jokowi juga menjadi faktor pendongkrak suara dan elektabilitas PDIP, hingga menjadikannya partai penguasa selama dua periode.
“Di satu sisi, PDIP memang memberi karpet merah terhadap karir politik Jokowi dari wali kota hingga menjadi presiden. Tetapi di sisi lain, Jokowi juga menjadi variabel penting dalam mendongkrak suara PDIP sehingga bisa menang pemilu dua kali berturut-turut. Jadi, tidak ada superioritas atas relasi Jokowi dan PDIP,” pungkasnya.
Sementara itu, Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Cheryl Anelia Tanzil mengartikan perubahan arus PDIP itu sebagai strategi.
“Itu kerja elektoral, memakai strategi musuhmu adalah kawan kami. Jadi orang-orang yang dinilai berseberangan dengan Jokowi akan digandeng,” kata Cheryl kepada Forum Keadilan, Jumat, 1/12.
Politisi dari PSI ini menyebut, banyak pihak yang ingin menjatuhkan kredibilitas Presiden Jokowi karena berpindahnya dukungan Jokowi dengan memasangkan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai cawapres Prabowo. Meski begitu, Cheryl tidak menjelaskan siapa saja pihak yang dimaksud.
“Saat ini kan pihak yang khawatir kalah berusaha menjatuhkan kredibilitas Pak Jokowi,” lanjutnya.
Ketika ditanya soal kemungkinan Jokowi bergabung dengan partai di dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), Cheryl enggan berkomentar.
“Kalau itu baiknya tanyakan ke masing-masing partai. KIM fokus kemenangan Prabowo-Gibran,” ujarnya.
Namun, Cheryl menegaskan bahwa baik dirinya ataupun PSI enggan melaporkan Rocky Gerung atas ucapannya. Apalagi, sambung dia, Jokowi merupakan sosok yang menghargai dan kebebasan berpendapat.
“PSI tegak lurus dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi kan tipe yang menghargai demokrasi dan kebebasan pendapat. Enggak pernah Pak Jokowi melaporkan cacian yang ditujukan ke dirinya,” tutupnya.* (Tim FORUM KEADILAN)
