FORUM KEADILAN – Sampai saat ini hanya Wali Kota Medan Bobby Nasution yang diberikan surat tak memenuhi kriteria sebagai kader PDIP. Posisi Bobby secara politik, dianggap paling lemah di keluarga besar Solo.
Sebagaimana diketahui, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Medan telah mengeluarkan surat pemberitahuan tentang status Bobby yang dianggap tak lagi memenuhi syarat sebagai kader.
Meskipun Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sempat menyebut Bobby dan Gibran Rakabuming Raka sudah tutup buku di PDIP, tetapi hanya Bobby yang diketahui menerima surat tersebut.
Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin memandang, perbedaan sikap ini terjadi karena Bobby dianggap bukan bagian dari ring satu keluarga Jokowi.
“Ya beda, Bobby kan bukan sebagai keluarga inti. Dia keluarga Jokowi yang dianggap paling lemah secara politik,” ucap Ujang kepada Forum Keadilan, Selasa, 21/11/2023.
Ujang menjelaskan, perbedaan sikap juga bisa disebabkan karena perbedaan budaya.
“Dalam konteks budaya juga beda. Medan cenderung terus terang, to the point. Sedangkan orang Jawa itu cenderung lebih sungkan dan tidak enakan,” lanjutnya.
Soal status Jokowi yang masih sebagai kader PDIP juga sama. Kata Ujang, meskipun Jokowi telah berbeda haluan politik, tetapi PDIP masih menghormatinya karena Jokowi punya posisi yang kuat.
“Perbedaan perlakuan itu karena Jokowi-Gibran punya posisi yang kuat. Jokowi masih menjadi presiden, kalau dipecat kan lucu,” tuturnya.
Menurut Ujang, sebenarnya tidak ada keuntungan yang didapat oleh PDIP dengan mempertahankan status Jokowi dan Gibran. Apalagi, kata dia, Jokowi bakal mendukung penuh anaknya yang berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Tetapi, lanjut Ujang, ada alasan tertentu kenapa PDIP lebih memilih menunggu Jokowi dan Gibran mengundurkan diri, daripada memecat mereka.
“Beda antara dipecat dan mengundurkan diri. Kalau dipecat, itu bisa menguntungkan Jokowi dan Gibran karena dianggap menzalimi. Tetapi kalau mengundurkan diri, ya Jokowi dan Gibran dianggap salah karena berbeda pilihan politik dengan PDIP. Makannya PDIP membiarkan,” terangnya.*
Sementara itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Sunanto, mengatakan bahwa koalisi PDIP harus tetap bisa berdiri tanpa nama Jokowi.
“Kita bekerja pada proporsinya untuk terus menggerakkan Ganjar Pranowo sebagai presiden, segmentasi, dan kualitas Ganjar-Mahfud. Saya kira, tetap kita menjadi bagian terpenting yang direpresentasikan tanpa ada embel-embel Pak Jokowi, atau siapapun,” katanya kepada Forum Keadilan, Selasa, 21/11.
Namun, soal ada tidaknya pembicaraan di internal koalisi tentang status Jokowi dan Gibran di PDIP, ia mengaku tidak tahu.* (Tim FORUM KEADILAN)
