FORUM KEADILAN – PDIP tak kunjung mengeluarkan keluarga Joko Widodo (Jokowi) dari daftar kadernya. Ketidaktegasan itu dipandang sebagai bentuk kewaspadaan PDIP dalam mengambil keputusan.
Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kota Medan telah mengeluarkan surat nomor 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023 yang ditujukan kepada Wali Kota Medan Bobby Nasution. Surat itu menyatakan kalau Bobby tak lagi memenuhi syarat sebagai kader PDIP.
Keluarnya surat tersebut merupakan buntut dari sikap Bobby yang mendukung pencalonan kakak iparnya, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
“Hari ini kami mendeklarasikan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Jadi, Pak Prabowo kalau bahasa Medannya, mudah-mudahan aman ini barang pak,” kata Bobby di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Rabu 8/11/2023.
Usai deklarasi itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto sempat menyebut bahwa status Bobby dan Gibran di partainya sudah tutup buku. Keduanya, kata Hasto, telah menyerahkan surat ke DPC PDIP. Subtansi surat sama, hanya beda tanggal dan penandatanganannya.
Meskipun Hasto menyatakan demikian, tetapi hingga saat ini belum ada sikap dan pernyataan yang benar-benar jelas dari PDIP terhadap status dua kadernya yang menyimpang ke kubu Prabowo Subianto.
Bahkan, sehari setelah terbitnya surat nomor 217 /IN/DPC-29.B-26.B/XI/2023, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Sumatera Utara Aswan Jaya menyebut kalau Bobby belum dipecat. Kata Aswan, surat tersebut hanya sekedar pemberitahuan saja.
Begitu juga dengan Jokowi. Meskipun sempat saling singgung soal drama Korea (Drakor), ayah Gibran itu tak kunjung dikeluarkan dari PDIP.
Hal tersebut dipertegas oleh pernyataan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP Puan Maharani. Ia menyebut, hingga saat ini Jokowi masih kader PDIP. Tetapi, status Jokowi nantinya bisa saja dibicarakan.
“Bisa saja itu dibicarakan,” ujar Puan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin 20/11.
Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai, tidak adanya penegasan status keluarga Jokowi merupakan bentuk kehati-hatian PDIP dalam mengambil keputusan. Lagi pula, kata Saidiman, belum ada pemicu yang jelas bagi PDIP untuk mengeluarkan Jokowi dari daftar kader mereka.
“PDIP tidak akan gegabah mengambil keputusan politik pada Jokowi, jika tidak ada tindakan eksplisit yang bisa dijadikan acuan,” katanya kepada Forum Keadilan, Selasa 21/11.
Soal Gibran dan Bobby, menurut Saidiman sudah bukan lagi kader PDIP. Ucapan sudah tutup buku, menurutnya sama saja dengan pemecatan.
“Itu sama dengan pemecatan. Sementara, mungkin juga tidak ada alasan jelas untuk memecat (Jokowi). Karena, sejauh ini tidak ada pernyataan eksplisit dia mendukung calon di luar PDIP,” ungkapnya.
Di lain sisi, Saidiman memandang bahwa perbedaan arah dukungan keluarga Jokowi dengan PDIP tidak serta-merta menurunkan elektabilitas partai banteng tersebut.
Ia menjelaskan, massa PDIP sebenarnya masih terbilang solid. Hanya memang terjadi sedikit pergeseran dari massa pendukung Jokowi non-PDIP.
“Sejauh ini, belum terlihat penurunan yang signifikan dari dukungan publik pada PDIP setelah Prabowo mengambil Gibran sebagai cawapres. Memang terlihat ada pergeseran suara sebagian pendukung Jokowi, dari Ganjar ke Prabowo, tetapi itu lebih banyak berasal dari pendukung Jokowi non-PDIP. Massa PDIP sendiri secara umum masih cukup solid,” ungkapnya.
Saidiman menambahkan, sampai saat ini suara PDIP masih cukup stabil di atas 20 persen. Tetapi mesti diperhatikan lagi dalam beberapa minggu ke depan.* (Tim FORUM KEADILAN)
