FORUM KEADILAN – Kabaharkam Polri Fadil Imran menjawab kekhawatiran publik soal netralitas kepolisian dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dia menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam politik praktis dan selalu bersikap netral.
Hal itu, menurut Fadil, sesuai dengan Undang-Undang (UU) Kepolisian dan sesuai dengan perintah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Kalau kami prinsipnya sesuai dengan perintah Pak Kapolri, sesuai dengan Undang-Undang Kepolisian Pasal 28, Polri tidak boleh terlibat dalam politik praktis, polri harus netral,” kata Fadil saat konferensi pers usai rapat kerja dengan Komisi III DPR RI, di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 15/11/2023.
Menurut Fadil, hal ini juga terkait dengan kode etik Polri. Dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 7 tentang Kode Etik Kepolisian, disebutkan bahwa anggota polisi tidak boleh terlibat secara aktif dalam membantu calon legislatif (caleg) tertentu, mendukung pelaksanaan kampanye, dan terlibat dalam hal-hal yang berhubungan dengan praktik politik lainnya.
Selain itu, Kapolri Listyo Sigit juga mengeluarkan Surat Telegram (ST) kepada semua aparat kepolisian.
Menurut Fadil, ST tersebut dianggap sebagai peringatan agar aparat kepolisian dapat memperkuat pelaksanaan ketentuan yang telah diatur dalam UU Kepolisian dan Perpol Nomor 7.
“Lalu, baru kemudian Pak Kapolri mengeluarkan dalam peringatan dalam bentuk TL untuk memperkuat apa yang termaktub dalam Undang-Undang Kepolisian dan Perpol Nomor 7 tersebut, polisi selalu bersikap netral,” terangnya.
Lebih lanjut, Fadil mengingatkan kepada aparat kepolisian yang tidak netral bahwa dalam diri mereka melekat kode etik kepolisian, disiplin kepolisian, dan tindak pidana.
“Kalau dia tidak netral, maka bisa kena disiplin, bisa kena kode etik, kalau dia masuk kategori tindak pidana Pemilu maka dia bisa dikenakan hukum tindak pidana Pemilu sesuai Undang-Undang,” pungkasnya.*
Laporan M. Hafid
