Dinasti Politik Enggak Jadi Soal

Bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 25/10/2023.
Bakal calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Koalisi Indonesia Maju Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tiba di Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu, 25/10/2023 | Charlie Adolf Lumban Tobing/Forum Keadilan

FORUM KEADILAN – Dinasti politik keluarga Joko Widodo (Jokowi) kembali ramai diperbincangkan. Tetapi, isu tersebut tak jadi persoalan bagi kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Pencalon anak Presiden Jokowi, Gibran, menjadi titik awal mencuatnya isu dinasti politik. Isu tersebut semakin ramai diperbincangkan usai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menurunkan paman Gibran, Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK).

Bacaan Lainnya

MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik, terkait konflik kepentingan dalam putusan MK Nomor 90/PUU/XXI/2023 soal syarat minimal batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

Sebagaimana diketahui, putusan itulah yang membuka portal untuk Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 sebagai pendamping Prabowo.

Pelesetan MK sebagai Mahkamah Keluarga muncul usai putusan itu dibacakan. Presiden Jokowi, Gibran, Anwar Usman, hingga Kaesang Pangarep bahkan sampai dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) atas tuduhan kolusi dan nepotisme.

Tetapi belakangan, muncul temuan survei yang menyebut bahwa masyarakat tak ambil pusing dengan isu tersebut. Temuan itu datang dari survei Indikator Politik Indonesia.

Adapun survei itu diambil sebelum MK memutus batas usia capres-cawapres (16 Oktober-20 Oktober) dan setelah putusan (27 Oktober-1 November). Pendiri Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi mengatakan, dua hasil survei tersebut menunjukan bahwa responden yang khawatir dengan dinasti politik justru menurun setelah putusan MK.

Sebelum putusan, responden yang sangat mengkhawatirkan politik dinasti ada 14,6%, dan yang cukup mengkhawatirkan 33,3%. Setelah putusan keduanya turun menjadi 10,2% dan 29,0%.

“Saya kaget juga. Saya pikir ini isu yang cukup menarik perhatian. Tapi ternyata masyarakat kita tidak terlalu memusingkan,” ujar Burhanuddin dalam rilis survei ‘Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini’ secara virtual, Minggu 12/11.

Sama halnya dengan hasil survei yang dikatakan Burhanuddin, kubu Prabowo-Gibran juga nampaknya tak ambil pusing.

One man one vote. Tidak ada penyerahan kekuasaan,” kata Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Selasa 14/11.

Menurut Grace, hasil pemilu ditentukan oleh rakyat, bukan elit politik. Banyak pasangan calon lainnya yang kalah meskipun memiliki keluarga seorang pertahana (incumbent) dalam kontestasi politik. Sehingga, rakyatlah yang menjadi penentu, atau pemegang kendali untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih.

PSI sendiri saat ini dipimpin oleh putra Jokowi. Meskipun begitu, Grace mengaku, tidak ada kecemasan isu dinasti politik akan menurunkan kredibilitas PSI.

“Senyumin saja, para pembuat isu dan yang gemar menyebarkan narasi kebencian,” ungkapnya.

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR RI Fraksi Demokrat, Santoso. Menurutnya, dinasti politik adalah hal biasa di negara demokrasi, seperti Indonesia.

Dinasti politik, kata dia, sah-sah saja. Sebab dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih.

“Tanpa melihat latar belakang dari masing-masing yang bersangkutan berasal dari mana. Hak untuk memilih dan dipilih dalam kontestasi di semua level (pilkada, pileg dan pilpres) itu ada dalam konstitusi serta undang-undang, sebagai bagian dari hak asasi manusia yang universal,” ujarnya kepada Forum Keadilan, Selasa 14/11.

Bahkan, menurut Santoso, dinasti politik pernah terjadi di semua negara, meskipun sistem pemerintahannya berbeda.

“Dalam sistem pemerintahan apapun dinasti politik akan timbul baik secara alami maupun didesain atau direncanakan. Dinasti politik terjadi hampir di semua negara di dunia ini meskipun dengan sistem dan bentuk pemerintahan yang berbeda,” tegasnya.

Kendati begitu, kata Santoso, semua kembali lagi kepada rakyat sebagai pemilik kedaulatan negara. Mau mendukung atau menolak dinasti politik.

“Jadi jika yang bersangkutan terpilih, itu menandakan bahwa rakyat mendukung si calon. Bukan karena dinasti politiknya, tapi karena dinilai memenuhi harapan rakyat,” katanya.* (Tim FORUM KEADILAN)