FORUM KEADILAN – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut polemik di Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai manipulasi hukum akibat praktik kekuasaan. Pernyataannya itu, dinilai sebagai tanda dimulainya peperangan politik PDIP dengan keluarga Joko Widodo (Jokowi).
Megawati akhirnya angkat bicara soal polemik MK. Menurutnya, konstitusi merupakan pranata kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti dengan selurus-lurusnya. MK memiliki tugas yang sangat berat dan penting guna mewakili rakyat Indonesia di dalam mengawal konstitusi dan demokrasi.
Kata Megawati, apa yang terjadi di MK belakangan ini membuat tersadar akan adanya manipulasi hukum.
“Apa yang terjadi di MK akhir-akhir ini telah menyadarkan kita semua bahwa manipulasi hukum kembali terjadi. Itu semua akibat praktik kekuasaan,” ujar Megawati dalam keterangannya, Minggu 12/11/2023.
Menurut Presiden RI ke-5 ini, praktik kekuasaan tersebut telah mengabaikan kebenaran hakiki politik atas dasar nurani. Megawati juga meminta masyarakat agar turut serta mengawal jalannya Pemilu 2024 agar rekayasa hukum dan kecurangan pemilu tidak terjadi lagi.
Seperti diketahui, polemik di MK sendiri muncul karena adanya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) yang meloloskan anak Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menuju panggung Pilpres 2024.
Akibat putusan itu, Gibran yang masih berstatus kader PDIP harus bersaing dengan partainya sendiri karena dipinang oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM) sebagai cawapres Prabowo Subianto. Bahkan setelah Gibran, kakak iparnya, Bobby Nasution yang juga masih kader PDIP pun ikut-ikutan.
Jadi, tak ayal kalau Pengamat Politik Univesitas Al-Azhar Ujang Komarudin menilai ucapan Megawati sebagai bentuk tabuhan genderang perang antara PDIP dengan Jokowi di Pilpres 2024.
“Jadi ini genderang perang terbuka Megawati dengan Jokowi pasca-bercerai hubungan politik karena berbeda dukungan pasangan capres-cawapres,” ucap Ujang kepada Forum Keadilan, Senin 13/11.
Menurut Ujang, suasana pemilu nantinya akan sangat menegangkan. Ketegangan tidak hanya terjadi antara Pemimpin Negara dengan Pemimpin Partai Banteng, tetapi juga ketegangan antara kader PDIP dengan keluarga Presiden.
“Sudah beda pandangan akan menjadi kompetitor di Pilpres 2024. Urusannya, Megawati dengan Jokowi, dan PDIP dengan keluarga Jokowi. Dan memang dalam politik kadang kawan menjadi lawan,” imbuhnya.
Kata Ujang, perbedaan pandangan itu sudah terlihat sejak Kaesang Pangarep jadi Ketua PSI, lalu Gibran dideklarasikan menjadi cawapres Prabowo Subianto, dan Bobby Nasution juga mendukung pencalonan Prabowo–Gibran.
Bahkan menurut Ujang, tidak menutup kemungkinan jika Jokowi nantinya juga akan masuk ke partai besar lainnya yang berlawanan dengan Megawati.
“Sejak Gibran dicalonkan oleh Golkar dan oleh KIM, dan Kaesang di PSI, mungkin nanti Jokowi bisa saja di Gerindra atau di partai manapun. Tetapi yang jelas, Jokowi dan Gibran sudah keluar dari PDIP. Meski belum menyerahkan kartu anggota, secara politik sudah,” ungkapnya.*(Tim FORUM KEADILAN)
