4 Tuntutan Jokowi Soal Agresi ke Gaza di Rapat OKI

Presiden Jokowi berbicara empat tuntutan terkait agresi di Jalur Gaza dalam KTT OKI di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu 11/11/2023 | YouTube Sekretariat Presiden
Presiden Jokowi berbicara empat tuntutan terkait agresi di Jalur Gaza dalam KTT OKI di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu 11/11/2023 | YouTube Sekretariat Presiden

FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendorong negara-negara di Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk bersatu dalam penyelesaian krisis di Gaza, Palestina. Ia juga melayangkan empat tuntutan terkait agresi Israel ke Jalur Gaza.

Tuntutan pertamanya adalah gencatan senjata segera di Jalur Gaza. Sebab, kata Jokowi, Israel telah menggunakan narasi ‘self defence’ belakangan ini untuk membunuh rakyat sipil.

Bacaan Lainnya

“Ini collective punishment (hukuman kolektif) dan kita semua harus mencari jalan agar Israel segera lakukan gencatan senjata,” kata Jokowi dalam pidatonya di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI di Riyadh, Arab Saudi, Sabtu 12/11/2023.

Kedua, bantuan kemanusian ke Palestina harus dipercepat dan diperluas. Jokowi ingin negara-negara OKI bisa mengusulkan mekanisme bantuan yang berkelanjutan.

“Kondisi kemanusiaan memprihatinkan. RS Indonesia di Gaza Utara terus jadi sasaran serangan Israel dan sudah kehabisan bahan bakar. Dan Indonesia minta semua pihak untuk hormati hukum humaniter internasional,” ucapnya.

Ketiga, Jokowi meminta OKI gunakan semua lini untuk meminta pertanggungjawaban Israel terhadap kekejaman kemanusiaan di Palestina.

“Misal mendesak diberikan akses pada Independent International Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory yang dibentuk Dewan HAM PBB untuk selesaikan mandatnya. Dan terus mendorong advisory opinion di mahkamah internasional,” lanjutnya.

Terakhir, Jokowi mendesak OKI agar perundingan damai dimulai lagi demi terwujudnya solusi dua negara atau two state solution, serta menolak pemikiran one state solution karena pasti Palestina yang dikorbankan.

“Bila mekanisme kwartet tak bisa diandalkan, maka OKI harus dorong proses negosiasi damai dengan format baru. Dan Indonesia bisa berkontribusi dalam hal tersebut,” tandasnya.*