Kebijakan WFH karena Polusi Udara Hanya Solusi Sementara

Kualitas udara di DKI Jakarta
Kualitas udara di DKI Jakarta | Pemprov DKI Jakarta

FORUM KEADILAN – Presiden Joko Widodo menyarankan pemerintah untuk mempertimbangkan kebijakan work from home (WFH). Hal ini dilakukan karena buruknya kualitas udara di kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dalam beberapa minggu terakhir.

Menurut Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang, kebijakan WFH hanya bisa menjadi solusi sementara.

Bacaan Lainnya

“WFH hanya 50 persen itu adalah solusi sementara. Untuk solusi jangka panjang adalah penggunaan angkutan umum seperti BRT, MRT, LRT dan KRL,” katanya kepada Forum Keadilan, Kamis 17/8/2023.

Katanya, polusi udara juga disebabkan karena masyarakat yang belum terstimulus menggunakan kendaraan umum.

Deddy menerangkan, idealnya 50 persen masyarakat sudah harus menggunakan kendaraan umum untuk dapat mengurangi polusi udara.

“Namun, saat ini kita masih 9 persen saja menggunakan angkutan umum. Untuk stimulus, publik mau menggunakan kendaraan umum dengan melakukan pembatasan menggunakan kendaraan pribadi,” lanjutnya.

Deddy menyarankan, pemerintah bisa melakukan pembatasan dengan cara crash program (tercepat) yaitu rekayasa nomor polisi ganjil genap yang diberlakukan setiap hari. Kemudian, program jangka panjang dengan cara menerapkan ERP (Electronic Road Pricing).

ERP merupakan kebijakan jalan berbayar yang dikenakan kepada pengemudi kendaraan pribadi, baik itu mobil dan motor, ketika melintasi daerah-daerah tertentu dan di waktu tertentu. Tujuannya untuk menekan atau membatasi kendaraan pribadi sehingga mau beralih menggunakan angkutan massal.

Pengurangan penggunaan kendaraan pribadi, kata Deddy menjadi langkah pasti untuk bisa mengurangi polusi udara. Polusi udara juga disebabkan karena pemerintah memberikan subsidi pembelian kendaraan bermotor.

“Otomatis bisa, karena emisi kendaraan kita buruk karena menggunakan BBM Ron 90 bukan standar Euro. Kesimpulannya, pemerintah sendiri yang membuat macet dan tercemar. Beli mobil atau motor disubsidi, beli BBM juga disubsidi,” tukasnya.*

 

Laporan Merinda Faradianti