Denny Indrayana Mengaku Sengaja Bocorkan Putusan MK

Denny Indrayana
Denny Indrayana. | ist

FORUM KEADILAN – Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Denny Indrayana mengatakan, dirinya sengaja membawa isu soal putusan Mahkamah Konstitusi akan mengembalikan sistem pemilihan legislatif menjadi proporsional tertutup ke publik.

Denny mengaku langkah tersebut dilakukannya dalam rangka upaya advokasi mengawal agar lembaga negara pengawal konstitusi tersebut tetap berada di jalurnya.

Bacaan Lainnya

Melalui video yang dikirimkan Denny kepada Forum Keadilan, dia menjelaskan bahwa informasi soal MK akan mengembalikan sistem Pemilu legislatif menjadi proporsional tertutup harus diketahui publik. Sebab, cara itu adalah bentuk transparansi dan advokasi publik, serta pengawalan terhadap putusan MK.

“Saya kira kita paham, sekarang di tanah air, jika tidak menjadi perhatian publik, maka keadilan sulit untuk adil. No viral no justice,” kata Denny di Portarlington, Melbourne, Australia, Senin, 29/5/2023.

Dengan pertimbangan itu, menurut Denny, maka dirinya merasa perlu melakukan langkah-langkah pengawalan dengan mengungkapkan hal itu ke media sosial agar menjadi perhatian publik.

“Hal itu karena, jika MK memutuskan kembali ke sistem proporsional tertutup, artinya MK melanggar prinsip dasar open legal policy. Soal sistem pemilu proporsional tertutup atau terbuka itu adalah kewenangan dari pembuat Undang-Undang yaitu presiden, DPR dan DPD, bukan MK,” jelas Denny.

Kemudian, lanjut Denny, jika MK kembali memutuskan sistem proporsional tertutup, maka ini akan mengganggu proses Pileg yang sudah berjalan.

“Apabila di tengah jalan berubah sistem, maka akan menggangu parpol karena harus menyusun ulang, dan tidak menutup kemungkinan para Caleg mundur karena mereka tidak ada di nomor jadi, nomor jenggot yang mengakar ke atas, bukan nomor di bawah, di akar rumput,” terangnya.

“Maka kita perlu lakukan langkah advokasi, melakukan langkah pencegahan preventif, preemtif, karena saya khawatir MK punya kecenderungan sekarang dijadikan alat untuk strategi pemenangan Pemilu,” ungkap Denny.

Menurut Denny, kekhawatiran itu muncul lantaran berkaca dari putusan MK pada 25 Mei 2023 lalu, ketika MK memberikan gratifikasi jabatan satu tahun kepada pimpinan KPK yang ditudingnya bermasalah secara etika.

“Tidak ada dasar hukum yang kokoh di sana. Pada saat dikatakan supaya independensi KPK makin kuat supaya tidak dipilih oleh Presiden dan DPR yang sama, maka sebenarnya diundur ke 2024 sekalipun, di bulan Juni, yang akan membentuk pansel adalah tetap Presiden Jokowi, yang akan melakukan fit and proper test juga DPR yang sekarang,” tutur Denny.

“Langkah langkah yang tidak ada dasar Yuridis konstitusional itu menunjukkan ada kepentingan kepentingan politik yang menginfiltrasi kepada MK. Karena itu, kita harus membantu menyelamatkan MK dengan mengingatkan jangan masuk ke wilayah sistem Pemilu, yang merupakan kewenangan Presiden DPR dan DPD,” lanjutnya.

Kemudian, Denny juga menyampaikan, setelah KPK dijadikan alat merangkul koalisi dan memukul oposisi, maka, kata Denny, jangan sampai MK pun dijadikan alat melalui kasusnya Peninjauan Kembali (PK) Moeldoko.

“Tidak ada dasar sama sekali bagi Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, orang istana, melakukan langkah-langkah pencopetan partai Demokrat,” katanya.

“Kita ingat bagaimana Ibu Megawati PDI di jaman orde Baru, diambilalih oleh PDI Soejadi meskipun melahirkan PDI Perjuangan, jangan sampai rezim ini tidak belajar dari sejarah. Jangan sampai kedaulatan partai diganggu pencopet yang sayangnya ada di lingkaran kekuasan Istana,” imbuhnya.

Untuk itu, Denny mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawal putusan MK, agar MK tidak keluar dari marwahnya, menjadi MK yang putusan-putusannya sebagai strategi pemenangan Pemilu legislatif.

“Mari kita kawal PK Moeldoko agar tidak kemudian menjadi alat untuk merebut, mencopet Partai Demokrat oleh kekuasaan kepala staf presiden Moeldoko di istana presiden Jokowi, yang menyebabkan partai Demokrat beralih dukungannya dari bakal calon presiden yang bukan preferensi istana,” pungkas Denny. *