KPAI Akan Temui Pemerintah Terkait Usulan Revisi UU Sistem Peradilan Anak

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait hadir dalam sidang vonis terdakwa AG (15) di kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini, Senin, 10/4/2023.
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait hadir dalam sidang vonis terdakwa AG (15) di kasus penganiayaan Cristalino David Ozora (17) di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini, Senin, 10/4/2023 | Novia Suhari/forumkeadilan.com

FORUM KEADILAN – Ketua Umum Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Arist Merdeka Sirait mengatakan secepatnya bakal temui pemerintah terkait usulan revisi UU Sistem Peradilan Anak.

Hal ini diungkapkannya saat menghadiri sidang vonis, AG, salah satu tersangka kasus penganiayaan, David Ozora, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bacaan Lainnya

“Saya ke sini, untuk mendukung pemerintah agar secepatnya  merevisi UU sistem Peradilan anak,” katanya, Senin, 10/4/23.

Revisi ini diusulkan untuk membicarakan tingkat kriminalitas yang dilakukan anak-anak agar lebih diperjelas.

“Oleh karena itu saya rasa, dalam waktu dekat KPAI, bakal mendatangi Dirjen Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Komisi III DPR RI, agar segera mungkin sistem peradilan anak ini direvisi,”jelasnya.

Revisi ini juga terkait ketidaksetujuan Arist mengenai kasus AG yang mendapatkan diversi, karena usainya sudah menginjak 15 tahun.

“Padahal dalam UU sistem Peradilan anak itu tidak dibenarkan anak usia 15 tahun mendapatkan diversi, yang layak mendapatkan diversi adalah anak dibawah usia 12 tahun,” ujarnya.

“Harus jelas mana kejahatan mana kenakalan, kejahatan juga ada yang ringan dan berat, yang dilakukan AG ini termasuk yang berat, dan ada tindak pidananya,” ucapnya.*

 

Laporan Novia Suhari