Minyakita Langka di Pasaran, KPPU Ungkap Alasannya

Minyakita palsu
Sampel Minyakita palsu yang ditemukan di Sragen. | Ist

FORUM KEADILAN – Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) menemukan adanya dugaan penjualan bersyarat (tying sales) atas Minyakita. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab langkanya produk Minyakita di pasaran.

“Adanya temuan kelangkaan produk Minyakita dan harga yang berada di atas eceran tertinggi di bulan Desember-Februari 2023, serta adanya penurunan produksi minyak goreng baik curah maupun kemasan sederhana,” kata Direktur Ekonomi KPPU Mulyawan Ranamanggala dalam keterangan tertulis, Jumat, 31/3/2023.

Bacaan Lainnya

Mulyawan menjelaskan, pemerintah sudah meningkatkan tambahan suplai minyak goreng kemasan dan curah hingga 450.000 ton selama tiga bulan dari Februari hingga April 2023 untuk menjaga stok minyak goreng rakyat.

“Saat ini realisasi produksi minyak goreng kemasan rakyat Minyakita hanya sekitar 24% dari total program minyak goreng rakyat,” ujarnya.

Hal ini menyebabkan ketersediaan Minyakita lebih terbatas bila dibandingkan dengan minyak goreng curah.

Menurut Mulyawan, adanya kelangkaan ini bisa berpotensi mendorong kenaikan harga Minyakita di tingkat konsumen, sehingga mendorong adanya praktik persaingan usaha tidak sehat, seperti penjualan bersyarat antara Minyakita dengan produk lain atau menahan pasokan dengan harapan terjadi kenaikan harga yang lebih tinggi lagi.

Sementara itu, Direktur Advokasi KPPU Zulfirmansyah menghimbau agar pelaku usaha tidak melakukan penjualan bersyarat atau pembatasan peredaran/penjualan (seperti dengan menahan pasokan) karena dapat melanggar ketentuan Undang-Undang.

“Tindakan anti persaingan tersebut dapat menimbulkan dampak negatif di pasar di antaranya adalah terbatasnya pasokan, kenaikan harga yang tidak wajar dan peningkatan konsentrasi pasar yang pada akhirnya dapat mengurangi persaingan,” tambahnya.

Selain itu, kata Zulfirmansyah, praktik-praktik penjualan bersyarat juga dapat dijadikan sarana untuk menyamarkan praktik penetapan harga dan atau praktik jual rugi (predatory pricing).

KPPU berharap baik produsen maupun distributor dapat mengetahui bahwa praktik penjualan bersyarat dan menahan pasokan adalah perilaku yang berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, karena itu untuk tidak dilakukan di pasar.

Serta diharapkan para pelaku usaha ini dapat mengawasi pendistribusian produk Minyakita untuk menjadi lebih baik, sehingga masyarakat dapat mengakses produk dengan harga yang terjangkau dan tidak menjadi korban dari perilaku anti persaingan.*

Laporan Novia Suhari