Sidak Baju Bekas Impor di Pasar Senen, Pedagang Alami Kerugian Capai Rp100 Juta

Maraknya baju bekas impor. | Ist
Ilustrasi Maraknya baju bekas impor. | Ist

FORUM KEADILAN – Sidak pedagang bal baju bekas impor atau thrifting di Pasar Senen, Jakarta Pusat nyatanya berdampak kerugian besar bagi para pedagang.

Akibat dari sidak tersebut, para pedagang mengaku mengalami kerugian hingga Rp100 juta.

“Kalau kerugian dari segi materi, Kurang lebih Rp100 juta,” kata Rifai Silalahi Ketua Koordinator pedagang baju di Pasar Senen pada Jumat, 24/3/23.

Namun, menurut Rifai hal yang paling disayangkan dari sidak tersebut bukan soal materi kerugian, akan tetapi perlakuan pemerintah terhadap pedagang baju bekas impor.

“Tapi bukan nilainya, tapi lebih ke sekarang kita gak bisa usaha, sumber barang kita juga tidak ada,” jelasnya.

Ia juga mengatakan saat ini para pedagang eceran baju bekas impor hanya sedang menghabiskan stok yang tersedia.

“Itu orang-orangnya (pedagang bal) vakum, gak ada kegiatan sama sekali, pedagang eceran hanya sedang menghabiskan stok,” tandasnya.

Sidak baju impor bekas di Pasar Senen

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat melakukan inspeksi medadak (sidak) ke tempat penjualan baju di Pasar Senen, Jakarta Pusat.

Menurut salah satu penjual baju bekas impor Tri Putri, sidak dilakukan di gudang bal baju di Pasar Senen.

“Iya ada sidak, tapi di atas (lantai 4) saja, kalau pedagang eceran seperti kita gak disidak. Ya, karena ini ilegal, yang punya barang juga gak bisa berbuat apa-apa,” katanya, Kamis, 23/3/23.

Selain sidak, dampak dari pelarangan aktivitas jual-beli baju bekas impor oleh pemerintah ini pun mendapatkan respon serius dari para pedagang.

Mulai dari penandatangan petisi penolakan hingga dipasangnya spanduk-spanduk protes.

“Ikut dong (penandatanganan petisi), ya walaupun kita sadar ini ilegal, tapi ini kan usaha kita,” ujarnya.

Senada dengan Putri, pedagang lainnya Dori Arsa juga mengungkapkan pendapatnya.

“Bisnis thrifting harusnya bisa menjadi bagian dari UMKM seperti yang lainnya dan juga mendapatkan kesempatan dan perhatian yang sama dari pemerintah,” ujarnya.

Selain itu, ia juga berharap Kementerian Perdagangan bisa mencari solusi terbaik untuk semua pihak agar tidak ada yang dirugikan.*

 

Laporan Novia Suhari