Pakar Hukum Sebut Transaksi Rp300 Triliun Kemenkeu Berkaitan dengan Pemilu 2024

Pakar hukum tata negara Refly Harun saat menghadiri diskusi publik, Senin, 20/3/2023 | Merinda Faradianti/forumkeadilan.com
Pakar hukum tata negara Refly Harun saat menghadiri diskusi publik, Senin, 20/3/2023 | Merinda Faradianti/forumkeadilan.com

FORUM KEADILAN – Pakar hukum tata negara sekaligus pengamat politik Refly Harun mengatakan, transaksi gelap Rp300 triliun di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disinyalir untuk membiayai kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Refly menilai, birokrasi seperti memanfaatkan peluang dalam situasi politik yang sedang terjadi. Refly juga menyebut bahwa birokrasi saat ini sangat korupsi dan mempermainkan jabatan.

Bacaan Lainnya

“Jangan-jangan kaitannya dengan Pemilu 2024 tentang political fundraising,” katanya saat menghadiri diskusi publik di Gedung Joang 45, Senin, 20/3/2023.

Fundraising adalah mencari donasi dalam bentuk uang atau sumber daya lain dengan meminta sumbangan dari individu, perusahaan, yayasan, atau lembaga pemerintah lainnya.

Oleh karena itu, Refly percaya, pemilu yang digelar 2024 akan diwarnai dengan banyaknya tindakan kecurangan.

Tak hanya itu, Refly menyebut akan banyak sekali mafia yang sedang merencanakan tindakan di belakang layar untuk memenangkan pemilu nantinya.

“Melawan political fundraising ini dengan cara people fundraising. Ada people fundraising nggak mau kan bergabung bersama oligarki? Makanya harus ada people fundraising,” sebutnya.

Refly juga setuju dengan publik yang sudah peka dan mau mengkritisi lembaga pemerintahan.

Katanya, saat ini tingkat rasa percaya masyarakat terhadap lembaga keuangan sedang menurun, sehingga pemerintah harus menyelesaikan permasalahan ini dengan transparan.

“Ke mana uang itu berputar, apakah uang tersebut ada di rekening-rekening pihak tertentu, ini menjadi salah satu pertanyaan yang muncul di masyarakat. Pemerintah berhutang penjelasan dan pemberian informasi secara jelas,” tutupnya.*

Laporan Merinda Faradianti