Konflik Keluarga Terkait Warisan di Balik Kasus Bambang Kayun

FORUM KEADILAN – Kasus Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bambang Kayun Bagus sedang bergulir di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bambang Kayun disebut menerima suap hingga Rp50 miliar dari pasangan pengusaha Emylia Said dan Herwansyah, terkait kasus pemalsuan dokumen.

KPK menjerat Bambang Kayun dengan Pasal 12 huruf (a) atau Pasal 12 huruf (b) atau Pasal 11 dan 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bacaan Lainnya

Namun, rupanya kasus Bambang Kayun dengan dugaan angka suap spektakuler tersebut hanya ujung dari sebuah cerita lain yang tak kalah seru.

Baca juga: Profil AKBP Bambang Kayun dan Perjalanan Kasusnya

“Kasus suap di KPK adalah ujung dari cerita. Awalnya ini adalah masalah perselisihan keluarga, antara ahli waris,” kata Sahala Panjaitan, pengacara Emylia Said dan Herwansyah, dalam podcast Forum KeadilanTv, yang dipandu Pemimpin Redaksi Forum Keadilan Juwendra Asdiansyah, dikutip Rabu, 1/2/2023.

Sahala menuturkan, kasus ini bermula dari perselisihan antara anak almarhum Said Abdul Rahman Kapi, Emylia Said dengan ibu tirinya, istri ke empat Said yaitu Dewi Ariati.

Said Abdul Rahman Kapi semasa hidup memiliki empat orang istri. Adapun istri pertama yaitu Djuriah, telah meninggal dunia. Said dan Djuriah memiliki satu orang anak.

Kemudian, istri ke dua Said yaitu Siti Rochmah. Dari istri kedua ini, Said punya tiga anak. Anak pertamanya bernama Emylia Said (57), yang belakangan tersangkut kasus dengan Bambang Kayun.

Kemudian, istri ke tiga Said yaitu Fifi Qurania, dikaruniai satu orang anak. Sedangkan dengan istri ke empat yaitu Dewi Ariati, Said dikaruniai tiga orang anak.

Semasa hidup, Said mendirikan perusahaan PT Aria Citra Mulia (ACM). Said membangun perusahaan itu bersama anak dari istri keduanya yaitu Emylia Said. Perusahaan itu bergerak di bidang pelayaran, beroperasi di Indonesia, dan berkantor di Singapura.

Menurut Sahala, Emylia menjadi kepercayaan sang ayah menjalankan usaha itu. Dalam perjalanannya, sempat ada saham yang diberikan oleh almarhum Said kepada tiga anak dari istri ke empatnya, Dewi Ariati.

Sehingga, pemegang saham perusahaan tersebut adalah Emylia Said, suami Emylia yaitu Herwansyah, dan tiga anak dari Dewi Ariati.

Berdasarkan dokumen kronologis peristiwa yang dibuat Kantor Hukum Ahmad Kholid, salah satu kuasa hukum Emylia dan Herwansyah, semula Said bersama Dewi Ariati dan anak-anaknya tinggal di Samarinda, Kalimantan Timur. Namun, pada akhir 2009, Said membawa Dewi Ariati dan tiga anaknya tinggal di Singapura, termasuk juga Emylia Said.

Saat tinggal di Singapura, kata Sahala, Said sempat membuat rekening bersama (escrow account) dengan tiga anaknya dari Dewi Ariati, di Bank DBS Singapura, dan menempatkan sejumlah dana di rekening tersebut.

Kemudian, sejak 2012, Said mulai menderita sakit. Namun, saat itu Said masih berobat jalan di Rumah Sakit Glen Eagle Singapura.

“Dalam perjalanannya, ada kekurangharmonisan antara almarhum Said dengan Dewi Ariati. Bahkan saat dirawat di rumah sakit, disaksikan oleh dokter, pernah terucap oleh almarhum untuk menceraikan Dewi Ariati. Itu sekitar awal 2013,” ungkap Sahala, berdasarkan keterangan yang dia dapat dari Emylia.

Lalu, pada tahun yang sama, lanjut Sahala, Said melakukan penarikan suang dari rekening bersama di Bank DBS Singapura, dan memindahkan ke rekening perusahaan PT ACM.

“Hingga pada saat Said menderita sakit yang cukup parah dan dirawat di rumah sakit, almarhum meminta dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara sirkular untuk PT ACM,” ujar Sahala.

Saham yang sebelumnya ada milik tiga anak Dewi Ariati, berubah komposisinya ke Emylia termasuk Herwansyah.

“Kami patut menduga, (alasan pengalihan saham) karena ada bahasa alamarhum mau menceraikan Dewi Ariati. Kami menduga-duga ada kaitan dengan itu. Yang pasti itu sudah terlaksana,” ungkap Sahala.

Merujuk pada dokumen kronologis peristiwa, pada 14 Oktober 2013, di RS Glen Eagle Singapura, Almarhum Said menandatangani dokumen-dokumen terkait RUPS, juga surat wasiat.

Penandatanganan itu di hadapan Emylia Said dan suaminya Herwansyah, serta seorang ustaz bernama Ismail Darae dan seorang dokter bernama Dr Kenneth Chan MBBS. Almarhum saat itu dalam posisi berbaring di tempat tidur, namun posisi bagian badan tempat tidur agak berdiri miring.

Terkait kesaksian ustaz dan dokter tersebut telah dibuatkan akta pernyataan di Notaris Singapura dan telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

Kemudian, pada 15 Oktober 2013, Said Abdul Kapi meminta untuk dipulangkan ke Ciater Subang, Jawa Barat.

“Dalam kondisi sakit, almarhum memaksa meminta dipulangkan ke Indonesia.Sesampainya di Indonesia, beliau meninggal dunia,” terang Sahala.

Kemudian operasional perusahaan dijalankan Emylia. Berdasarkan dokumen kronologis peristiwa, setiap bulan Emylia memberikan biaya hidup untuk tiga anak Dewi Ariati yaitu senilai Rp32 juta per bulan.

Meski demikian, Dewi Ariati meminta ada pembagian warisan. Secara administrasi, proses tersebut akan dijalankan oleh Emylia.

“Namun, ketika hendak diproses penetapan hak waris, Dewi Ariati keberatan, sehingga tidak terlaksana,” ujar Sahala.

Pada 2016, Emylia dan Herwansyah dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Dewi Ariati, dengan laporan pemalsuan dokumen kartu keluarga (KK). Menurut Sahala, Dewi memegang bukti fotocopy KK, di mana tidak tertulis nama Dewi Ariati di sana. Sehingga Dewi menuduh Emylia memalsukan KK tersebut.

Sahala bilang, Dewi menganggap bahwa KK palsu itu digunakan oleh Emylia untuk menguasai warisan almarhum Said, yaitu dengan melakukan pencairan uang di rekening bersama.

Emylia ditetapkan sebagai tersangka. Namun, praperadilan diajukan oleh Emylia. Lalu Emylia menang, sehingga status tersangka Emylia gugur pada 2016.

“Pertimbangan hakim saat itu, penyidik belum menyita KK yang menjadi dasar laporan. Kemudian, penyidik juga tidak menyita akta asli keputusan sirkular para pemegang saham,” jelas Sahala.

Sahala mengatakan, harusnya kasus itu selesai. Tetapi di 2021, muncul lagi kasus yang sama dengan laporan yang lama (tidak ada laporan dari Dewi Ariati lagi). Emylia dan suaminya ditetapkan lagi sebagai tersangka di kasus yang sama.

Sahala menyayangkan penetapan status tersangka tersebut. Sebab, menurutnya, dasar penetapan tersangka tidak kuat. Tandatangan almarhum Said disebut tidak identik. Hal itu menurut Sahala wajar, sebab saat melakukan tandatangan dokumen, almarhum dalam kondisi sakit, dan posisi duduk juga dapat menjadi faktor tandatangan sedikit berbeda.

“Hasil puslabfor memang (tandatangan almarhum Said) tidak identik, tapi tidak identik bukan berarti palsu,” kata dia.

Emylia dan Herwansyah kemudian melarikan diri ke luar negeri. Saat ini, Emylia dan suaminya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Ihwal dugaan suap yang dilakukan Emylia terhadap Bambang Kayun, Sahala mengatakan hal itu akan dijelaskan lebih detail oleh rekan sejawatnya di lain kesempatan.

Baca juga: AKBP Bambang Kayun Tersangka Suap-Gratifikasi, Diduga Terima Rp50 Miliar

Namun, Sahala memastikan bahwa kliennya tersebut tak bersalah dalam kasus pemalsuan dokumen. Kaburnya mereka ke luar negeri lantaran ketakutan dan kecemasan setelah adanya tekanan dari oknum pejabat tinggi Polri.

“Karena patut diduga ada intervensi, dan keterlibatan oknum pejabat tinggi Polri, yang seakan, diduga membantu pihak Dewi Ariati. Sehingga klien kami merasa khawatir dan ada ketakutan. Ada intimidasi, bahkan orang tua Emylia sempat diintimidasi,” kata Sahala.

Menurut dia, Emylia dan Herwansyah tipikal pengusaha, orang yang sangat khawatir dan cemas kalau sudah berurusan dengan hukum, sehingga membuat mereka menghindar.

“Kami tidak komunikasi, sudah lama. Mungkin (terakhir komunikasi) tahun 2021,” ungkapnya.

“Klien kami adalah orang yang taat hukum, walaupun kami tak tahu keberadaan mereka saat ini, tapi kami yakin klien kami akan kooperatif bila penegakan hukum ini berkeadilan dan profesional,” kata dia.

Tim kuasa hukum meminta penyidik memeriksa dua orang saksi yaitu ustaz dan dokter di Singapura, namun, menurut Sahala, penyidik tidak memenuhi. Selain itu, kuasa hukum juga meminta penyidik memeriksa pihak Bank DBS Singapura untuk memastikan siapa yang melakukan penarikan uang tersebut.

“Kami sebagai kuasa hukum tetap akan memperjuangkan hak-hak beliau yang menurut kami tidak diberikan oleh penyidik. Kami berharap, penyidik bisa membuka pikiran, untuk memeriksa saksi yang ada di Singapura dan pihak bank,” pungkas Sahala. *