Menag Akan Bahas Biaya Ibadah Haji 2023 dengan DPR

Menag Yaqut Cholil Qoumas. | Ist

FORUM KEADILAN – Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas segera membahas biaya ibadah haji 2023 denga DPR setelah menerima nota kesepahaman (MoU) penyelenggaraan ibadah haji 1443 H/2023 M.

“Ya nanti kita bahas dengan DPR. Jadi biaya ibadah haji itu tergantung dengan DPR,” ujar Yaqut di kantor Kemenag RI, Jalan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 14/1/2023.

Bacaan Lainnya

Tahun ini, jelas Yaqut, Indonesia diberikan kuota normal untuk menunaikan ibadah haji. Pihaknya juga tengah berusaha agar kuota tersebut dapat ditambahkan.

“Jadi itu kita sudah dapat kuota juga, alhamdulillah kembali ke kuota normal, dan insyaallah akan ada penambahan. Penambahan kita sedang usahakan agar bisa ditambah, agar memperpendek antrean,” ujar Yaqut.

Untuk jamaah usia lanjut, kata dia, akan mendapatkan prioritas tertentu, dengan beberapa persyaratan yang akan disampaikan santi.

Yaqut mengatakan ibadah haji tahun ini sudah tidak memerlukan vaksin meningitis lagi. Sehingga, vaksin meningitis sudah tidak menjadi salah satu syarat ibadah haji.

“Iya, sekarang vaksin sudah tidak ada lagi, tidak ada kewajiban untuk vaksin sebagaimana sudah disampaikan oleh Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, waktu datang ke Indonesia,” tuturnya.

Sebelumnya, Menag Yaqut Cholil Qoumas menandatangani kesepakatan penyelenggaraan ibadah haji 1444 H/2023 M dengan Pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Tahun ini disepakati Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu.

“Alhamdulillah misi haji 2023 dimulai. Saya hari ini menandatangani kesepakatan haji dengan Menteri Haji Saudi. Kuota haji Indonesia tahun ini sebesar 221.000 jemaah,” kata Menag Yaqut Cholil Qoumas, Minggu, 8/1/2023.

Kesepakatan tersebut ditandatangani hari ini oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas bersama Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah.*