Sebelum Transportasi Umum Baik, DKI Jangan Buru-buru Terapkan ERP

Zita Anjani. | Ist

FORUM KEADILAN – Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PAN Zita Anjani meminta Pemprov DKI mempersiapkan terlebih dahulu transportasi umum yang lebih baik untuk masyarakat sebelum menerapkan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar di 25 titik.

“Jangan buru-buru. Kalau niatnya untuk mengurangi kemacetan dan beralih ke transportasi umum, saya pikir baik. Tapi ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan Pemprov. Satu, transportasi umum kita, sudah siap atau belum? Kedua, tarif,” kata Zita kepada wartawan, Rabu, 11/1/2023.

Bacaan Lainnya

Penasihat Fraksi PAN DPRD DKI itu menyebut armada transportasi umum di DKI belum mencukupi. Selain itu, dia menyebut angkutan publik belum ramah untuk wanita.

“Saya pikir, armada kita masih sangat sedikit. Belum ramah untuk pengguna wanita, lansia, dan ibu hamil. Desak-desakannya, rebutan tempat duduk, jadi gerah, pengap. Saya yang lihatnya saja tidak kuat,” jelasnya.

“Untuk itu, siapkan dulu transportasi umum kita, kita harus siap menyambut mereka yang beralih dari kendaraan pribadi. Soal kenyamanan, itu nomor satu,” ujarnya.

Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta bahkan menolak rencana penerapan jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di 25 ruas jalan. Salah satu alasannya adalah daya beli masyarakat saat ini masih rendah.

“Sejak awal fraksi kami tidak setuju dengan ERP ini. Satu, daya ekonomi masyarakat kita kan lemah,” kata Ketua Fraksi PKB DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas, Rabu, 11/1/2023.

“Kondisi ekonomi masyarakat belum pulih 100 persen pasca COVID-19,” ujar dia.

Selain itu, Hasbiallah memandang manfaat penerapan ERP bakal dirasakan oleh masyarakat luar Jakarta dibandingkan warga aslinya. Karena itu, dia mendorong agar Dinas Perhubungan mematangkan kajian dengan mempertimbangkan berbagai aspek.

“Kedua, andai kata fraksi saya PKB setuju, itu harus dipilah mana masyarakat Jakarta mana masyarakat di luar jakarta. Hitung-hitungannya lebih banyak masyarakat yang di luar Jakarta yang gunakan ERP itu. Oleh karena itu harus dipilah, Dishub benar-benar kajiannya secara menyeluruh,” jelasnya.

Karena itu, PKB mengusulkan lebih baik Pemprov DKI menambah jumlah parkir (park and ride) sebagai solusi kemacetan. Nantinya, park and ride dapat ditempatkan di stasiun terdekat sehingga masyarakat dapat melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum. Dengan begitu, volume kendaraan yang melintas di jalanan Ibu Kota semakin berkurang.

Rencana Penerapan ERP

Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan electronic road pricing (ERP) alias jalan berbayar di 25 ruang jalan di Ibu Kota.

Rencana ini tertuang dalam draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik. Draf aturan ini belum diundangkan.

Rancangan perda tersebut sudah dikeluarkan sejak Gubernur DKI Jakarta masih dijabat Anies Baswedan.

Kebijakan ini akan berlaku setiap hari mulai pukul 05.00 sampai 22.00 WIB. Hal ini diatur dalam pasal 10 beleid tersebut.

Dalam pasal yang sama dijelaskan juga, Gubernur dapat memberikan persetujuan untuk sementara waktu tidak memberlakukan jalan berbayar.

Tarif layanan pengendalian lalu lintas secara elektronik memperhatikan jenis kendaraan bermotor, dan kendaraan tertentu dengan menggunakan penggerak motor listrik. Pertimbangan lainnya yaitu efektivitas pengendalian kemacetan lalu lintas, kinerja lalu lintas jalan, efektivitas perpindahan penggunaan kendaraan pribadi ke Angkutan Umum, keberlanjutan dan pengembangan dalam rangka pengendalian lalu lintas, serta kemampuan dan keinginan bayar pengguna jalan.

Jika sudah diterapkan sistem jalan berbayar elektroni kelak, ada beberapa kendaraan yang dikecualikan membayar seperti sepeda listrik, kendaraan umum plat kuning, kendaraan dinas operasional pemerintah, dan TNI/Polri kecuali/selain berplat hitam, kendaraan korps diplomatik negara asing, ambulans, mobil jenazah, dan kendaraan pemadam kebakaran.

Setidaknya, terdapat 25 ruas jalan di Jakarta yang bakal menerapkan sistem berbayar elektronik, yaitu

  • Jalan Pintu Besar Selatan
  • Jalan Gajah Mada
  • Jalan Hayam Wuruk
  • Jalan Majapahit
  • Jalan Medan Merdeka Barat Jalan Moh Husni Thamrin
  • Jalan Jend Sudirman
  • Jalan Sisingamangaraja
  • Jalan Panglima Polim
  • Jalan Fatmawati (Simpang Jalan Ketimun 1 – Simpang Jalan TB Simatupang)
  • Jalan Suryopranoto
  • Jalan Balikpapan
  • Jalan Kyai Caringin
  • Jalan Tomang Raya
  • Jalan Jenderal S. Parman (Simpang Jalan Tomang Raya – Simpang Jalan Gatot Subroto)
  • Jalan Gatot Subroto
  • Jalan M. T. Haryono
  • Jalan D. I. Panjaitan
  • Jalan Jenderal A. Yani (Simpang Jalan Bekasi Timur Raya – Simpang Jalan Perintis Kemerdekaan)
  • Jalan Pramuka
  • Jalan Salemba Raya
  • Jalan Kramat Raya
  • Jalan Pasar Senen
  • Jalan Gunung Sahari
  • Jalan H. R. Rasuna Said.*