Selalu Berkelit Saat Akan Diperiksa, Lukas Enembe Disebut Tak Kooperatif

Lukas Enembe
Lukas Enembe menggunakan rompi tahanan dan menaiki kursi roda saat rilis KPK di Paviliun Kartika, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 10/1/2023.| ist

FORUM KEADILAN – Gubernur Papua Lukas Enembe sejatinya telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur sejak September 2022. Namun, Lukas selalu berkelit saat hendak diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan alasan sedang menderita sejumlah penyakit.

Politikus Demokrat itu baru ditahan pada hari ini, Rabu, 11/1/2023, setelah ditangkap penyidik KPK dan sejumlah aparat keamanan pada Selasa, 10/1/2023, di Distrik Abepura, Jayapura.

Bacaan Lainnya

Oleh karena itu, KPK menyebut Lukas Enembe tidak bersikap kooperatif. Pernyataan ini disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri saat memaparkan kronologi penangkapan Lukas.

“Pengamatan dan penilaian KPK, tersangka Lukas Enembe tidak kooperatif,” kata Firli saat konferensi pers di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Rabu, 11/1/2023.

Firli menjelaskan, awalnya KPK mendapatkan informasi bahwa Lukas sedang berada di salah satu rumah makan di Kota Jayapura. KPK juga mendapatkan informasi bahwa Lukas akan pergi ke Tolikara, Mamit melalui jalur udara dan luar negeri.

KPK lantas berkoordinasi dengan sejumlah satuan keamanan di Papua, dan tim penyidik kemudian bergerak melakukan penangkapan.

“Penangkapan ini dilakukan dalam rangka mempercepat proses penyidikan,” terang Firli.

Lukas kemudian dibawa ke Mako Brimob Polda Papua untuk menjalani pemeriksaan awal. Setelah itu, Lukas dibawa ke Jakarta melalui jalur udara.

Lukas tiba di Jakarta pada Selasa, 10/1/2023, malam. Kemudian, Lukas menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Soebroto.

Hasil pemeriksaan, dokter kemudian menyatakan Lukas mesti menjalani perawatan untuk sementara waktu.

KPK kemudian mengumumkan penahanan Lukas Enembe selama 20 hari pertama. Awalnya Lukas direncanakan akan mendekam di rumah tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Namun, Lukas dibantarkan hingga kondisi kesehatannya membaik.

“Mengenai waktunya, tim dokter yang bisa tentukan namun prinsipnya setelah seluruhnya selesai kami segera akan lakukan pemeriksaan,” tutur Firli.

Sementara itu, di sisi lain, situasi sosial di Papua turut memanas seiring dengan penangkapan Lukas oleh KPK. Massa simpatisan Lukas menjaga rumahnya dengan senjata tradisional. Mereka juga turun ke jalan menolak penetapan tersangka oleh KPK.

Sebelumnya, KPK menduga Gubernur Papua Lukas Enembe menerima gratifikasi sebesar Rp10 miliar. Gratifikasi itu berasal dari berbagai pihak yang dinilai masih berkaitan dengan jabatan Lukas sebagai gubernur.

Firli menjelaskan, uang Rp10 miliar itu di luar suap Rp1 miliar yang diterima Lukas dari Direktur Utama PT Tabi Bangun Papua, Rijatono Lakka.*