Utang RI Bertambah Lagi, Kini Capai Rp7.554 Triliun

Ilustrasi uang Rupiah. | Ist

FORUM KEADILAN – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat posisi utang pemerintah per 30 November 2022 sebesar Rp7.554,25 triliun. Jumlah itu naik Rp57,55 triliun jika dibandingkan posisi utang bulan sebelumnya yang sebesar Rp7.496,7 triliun.

Dengan begitu rasio utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) naik menjadi 38,65% per November 2022. Kemenkeu mengklaim rasio utang masih aman karena masih jauh dari batas maksimal yang ditentukan dalam undang-undang yang mencapai 60% dari PDB.

Bacaan Lainnya

“Rasio utang terhadap PDB dalam batas aman, wajar, serta terkendali diiringi dengan diversifikasi portofolio yang optimal,” tulis buku APBN KiTA yang dikutip Jumat, 23/12/2022.

Utang pemerintah terdiri atas dua jenis yakni berbentuk surat berharga negara (SBN) dan pinjaman. Mayoritas utang pemerintah didominasi oleh instrumen SBN yang kini mencapai 88,66% dan sisanya pinjaman 11,34%.

Diketahui SBN sebanyak Rp6.697,83 triliun. Terdiri dari SBN domestik yang meningkat menjadi Rp5.297,81 triliun dan valuta asing juga melonjak jadi Rp1.400,02 triliun.

Sedangkan untuk pinjaman senilai Rp856,42 triliun. Terdiri dari pinjaman dalam negeri Rp17,52 triliun dan pinjaman luar negeri Rp838,90 triliun.

Berdasarkan mata uang, utang pemerintah didominasi oleh mata uang domestik (rupiah) yaitu 70,36%. Tercatat kepemilikan investor asing terus menurun sejak 2019 yang mencapai 38,57%, hingga akhir 2021 tercatat 19,05% dan per 15 Desember 2022 mencapai 14,64%.

“Langkah ini menjadi salah satu tameng pemerintah dalam menghadapi volatilitas yang tinggi pada mata uang asing dan dampaknya terhadap pembayaran kewajiban utang luar negeri,” tuturnya.

Per 31 Oktober 2022, realisasi pembiayaan utang mencapai Rp 510,22 triliun. Rinciannya terdiri dari SBN (Neto) sebesar Rp 504,28 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar Rp 5,94 triliun.

“Pembiayaan utang dikelola dengan prudent, fleksibel dan terukur dalam mendukung kelanjutan penanganan COVID-19 dan program PEN, serta dalam menghadapi dampak dan risiko global lainnya,” tulisnya.*