Pasal Miras di KUHP Baru sudah Ada di KUHP Lama

Ilustrasi. (IST)

FORUM KEADILAN – Juru Bicara Sosialisasi RKUHP Albert Aries mengatakan soal minuman keras dalam Pasal 424 ayat (1) KUHP yang baru sudah ada di KUHP lama. Penjelasan Albert ini menjawab  Hotman Paris Hutapea yang mempersoalkan Pasal Miras di KUHP Baru.

“Tidak benar jika ada yang menyimpulkan terlalu dini bahwa Pasal 424 ayat (1) KUHP membahayakan pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif atau parekraf, apalagi jika dikatakan bahwa turis bisa menjadi sasaran dari pasal ini,” kata Albert Aries kepada wartawan, Sabtu, 10/12/2022.

Bacaan Lainnya

Menurut Albert, Pasal 424 ayat (1) KUHP mengenai Tindak Pidana menjual atau memberi minuman atau bahan yang memabukkan kepada orang yang sedang dalam keadaan mabuk bukan merupakan pasal yang baru, dan tiba-tiba muncul dalam KUHP baru.

Baca juga:

Polisi Kembali Gerebek Narkoba di Kampung Bahari

Demo di Patung Kuda, Buruh juga Tolak KUHP Baru 

“Ketentuan itu berasal dari Pasal 300 ayat (1) KUHP lama yang sampai saat ini masih berlaku, tidak pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, dan tidak pernah diprotes sebelumnya oleh Bang Dr. Hotman Paris, SH, M.Hum, serta diadopsi kembali dalam KUHP baru sebagai konsekuensi dari Rekodifikasi Terbuka-Terbatas,” ucap Albert Aries menepis tudingan Hotman Paris dengan enteng.

“Jadi penerapan pasal ini dan praktik penegakan hukumnya nanti (3 tahun kemudian) tentu tidak akan jauh berbeda dengan keadaan yang ada saat ini, sehingga tidak perlu dikesankan berlebihan, seolah-olah KUHP baru ini berbahaya bagi masyarakat, pelaku usaha, dan turis yang berkunjung ke Indonesia,” lanjut Albert Aries.

Pengaturan tindak pidana ini, kata Albert, dimaksudkan untuk melindungi kesusilaan dan keadaban yang baik di masyarakat, sekaligus melindungi orang yang senyatanya sudah dalam keadaan mabuk dan bukan sekedar ‘tipsy’. Agar tidak melakukan suatu perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain.

“Selain itu, berdasarkan ilmu kedokteran, keadaan mabuk merupakan intoksikasi fungsi otak,” ungkap Albert Aries.

Minuman keras dapat mengakibatkan psikosa akut yang dicirikan dengan kondisi psikis yang membawa akibat tidak ada atau berkurangnya pertanggungjawaban (pidana).

“Apabila seseorang secara sadar mengonsumsi minuman keras dan dalam keadaan tidak sadarkan diri melakukan suatu perbuatan pidana, maka hal itu tidak bisa menjadi alasan pemaaf,” beber Albert Aries.

Hal ini sesuai adagium “actio libera in causa, qui peccat ebrius, luat sobrius”, yang artinya keadaan tidak sadarkan diri yang merupakan “buatan”, misalnya orang mabuk yang dibuat semakin mabuk lalu melanggar hukum, maka ia akan dimintakan pertanggungjawaban ketika sudah sadar.

“Ketika seseorang berada dalam keadaan mabuk kemudian pihak lain memberikan minuman yang membuat orang tersebut menjadi bertambah mabuk, berarti dengan sengaja ia membahayakan keadaan orang tersebut atau mungkin juga membahayakan orang lain akibat tindakan tidak sadar dari orang mabuk tersebut,” kata Albert Aries.

Sebelumnya, Hotman Paris menyoroti sejumlah pasal di dalam KUHP yang baru diketok oleh DPR. Salah satunya Pasal 424 terkait alkohol dinilai sangat membahayakan bagi pekerja di sektor parekraf.

“(Pasal 424) ini yang sangat relevan, ini yang bisa nanti turis bisa jadi sasaran. Di sini disebutkan, kalau ada orang mabok, itu tidak dipidana. Tapi kalau temannya yang nambah minumannya, maka orang yang nambah inilah yang masuk penjara satu tahun,” ujar Hotman Paris di Kopi Johny, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Sabtu, 10/12/2022.

Dia juga mempertanyakan logika hukum pada pasal ini. Apalagi pasal ini juga tidak mengecualikan para pekerja.

“Tapi yang paling bahaya adalah orang yang dalam rangka pekerjaannya pun menambah minuman (waiter) masuk penjara,” kata Hotman.

“Sementara pengertian mabuk di sini nggak diatur apakah tipsy atau apa. Mungkin pak menteri sudah tau ini ya,” sambungnya.*