Tabur Bunga dan Bendera Kuning, Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RKUHP

Koalisi masyarakat sipil menolak pengesahan RKUHP di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin, 5/12/2022. (IST)

FORUM KEADILAN – Perwakilan 21 lembaga yang tergabung dalam koalisi masyarakat sipil melakukan aksi menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) di depan Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin, 5/12/2022.

Massa membawa poster tuntutan hingga bendera kuning.

Bacaan Lainnya

Demo menolak RKUHP diikuti berbagai kalangan mulai dari LBH, Greenpeace, Walhi, LBH Pers, Mahasiswa, buruh, penggiat lingkungan, hingga kelompok perempuan.

“Dalam aksi ini akan diikuti berbagai kalangan masyarakat sipil, dan belum diketahui berapa banyak massa yang akan datang dan massa masih akan berdatangan,” ucap Citra Refarandum, sebagai pengacara publik LBH Jakarta di depan Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin, 5/12/2022.

Sejumlah massa memasang poster besar di pagar Gedung DPR. Sementara massa yang lainnya menaburkan bunga di depan Gedung DPR sebagai bentuk protes. Terlihat pula karangan bunga yang ditaruh di depan Gedung DPR.

“Turut berduka cita atas kebangkitan pasal kolonial dalam RKUHP,” demikian tertulis dalam karangan bunga.

“Tolak RKUHP Bermasalah,” tulis spanduk protes yang terpasang di pintu gerbang gedung DPR.

Sementara itu, sejumlah aparat kepolisian mengawal aksi demonstrasi yang sedang berlangsung. Arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto tersendat. Banyak pengendara yang melambatkan laju kendaraannya untuk melihat aksi tersebut.

Sebelumnya, Polisi telah menyiapkan 400 personel untuk pengamanan. 400 personel tersebut akan disiagakan di depan gedung DPR.

“Sementara 4 SSK (400 personel) yang akan disiapkan di sana. Itu baru dari polisi aja,” ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Komarudin.

Komarudin mengatakan elemen massa yang akan berdemonstrasi hari ini dari kalangan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Terkait isu yang akan disuarakan, Komarudin menyebut terkait penolakan RKUHP.

“Kalau dilihat dari flyernya, LBH Jakarta. Kemungkinan kalau dari flyer, (demo tolak) KUHP,” kata dia.*