OJK Perpanjang Restrukturisasi Kredit Hingga 2024

OJK
Ilustrasi. | ist

FORUM KEADILANOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil kebijakan memperpanjang restrukturisasi kredit dan pembiayaan secara targeted dan sektoral hingga 2024. Kebijakan ini guna mengatasi dampak lanjutan Pandemi Covid-19.

OJK menilai, saat ini ketidakpastian ekonomi global tetap tinggi, utamanya disebabkan normalisasi kebijakan ekonomi global oleh Bank Sentral AS (the Fed), ketidakpastian kondisi geopolitik, serta laju inflasi yang tinggi.

Bacaan Lainnya

Direktur Humas OJK Darmansyah melalui keterangan tertulisnya, Selasa, 29/11/2022, mengatakan, perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia ke depan tidak terhindarkan sebagaimana diprakirakan oleh berbagai lembaga internasional.

“Di sisi lain, pemulihan perekonomian nasional terus berlanjut seiring dengan lebih terkendalinya pandemi dan normalisasi kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Darmansyah.

Sebagian besar sektor dan industri Indonesia telah kembali tumbuh kuat. Sekalipun demikian, lanjut Darmansyah, berdasarkan analisis mendalam dijumpai beberapa pengecualian akibat dampak berkepanjangan pandemi Covid-19 (scarring effect).

Menyikapi perkembangan tersebut, dan mengingat akan berakhirnya kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan pada Maret 2023, OJK mengambil kebijakan mendukung segmen, sektor, industri dan daerah tertentu (targeted) yang memerlukan periode restrukturisasi kredit dan pembiayaan tambahan selama 1 tahun sampai 31 Maret 2024, sebagai berikut:

1. segmen UMKM yang mencakup seluruh sektor
2. sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum
3. beberapa industri yang menyediakan lapangan kerja besar, yaitu industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri alas kaki.

Kebijakan ini, kata dia, dilakukan secara terintegrasi dan berlaku bagi perbankan dan perusahaan pembiayaan.

“Sementara itu, kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan yang ada dan bersifat menyeluruh dalam rangka pandemi Covid-19 masih berlaku sampai Maret 2023,” ungkap Darmansyah lagi.

Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dan pelaku usaha yang masih membutuhkan kebijakan tersebut, dapat menggunakan kebijakan dimaksud sampai dengan Maret 2023 dan akan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kredit/pembiayaan antara LJK dengan debitur.

Darmansyah menambahkan, OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian global dan dampaknya terhadap perekonomian nasional, termasuk fungsi intermediasi dan stabilitas sistem keuangan.

OJK juga akan merespons secara proporsional perkembangan lebih lanjut dengan tetap mengedepankan stabilitas sistem keuangan serta menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional.*