Cakupan Vaksinasi Rendah, Kemenkes Sebut Indonesia Berisiko Tinggi Penyebaran Polio

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu. | ist

FORUM KEADILAN – Kementerian Kesehatan RI menyebut Indonesia berisiko tinggi penyebaran virus polio. Sebab, cakupan vaksinasi polio di Indonesia masih rendah.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kemenkes RI Maxi Rein Rondonuwu mengatakan, rendahnya cakupan vaksinasi polio terjadi hampir merata di seluruh Indonesia.

Bacaan Lainnya

“Kalau kita lihat pada 30 provinsi dan 415 kabupaten/kota semua masuk kriteria tinggi,¬†high risk, cakupan vaksinasi polio rendah semua. Jadi kini ke Indonesia¬†high risk¬†untuk terjadinya KLB (kejadian luar biasa) polio,” ujar Maxi dalam konferensi pers secara daring di Jakarta, Sabtu, 19/11/2022.

Maxi mengatakan, pemberian imunisasi polio di Indonesia saat ini menggunakan jenis polio tetes BOPV, atau bivalent oral polio vaccine. Vaksin itu untuk mencegah virus polio tipe 1 dan 2, yang diberikan selama jangka waktu empat kali per empat bulan melalui oral.

Kemudian, pemberian vaksin dikombinasikan dengan Inactive Polio Vaccine (IPV) dalam sediaan injeksi, serta ada booster juga di usia 9 bulan, bersamaan dengan pemberian vaksin campak atau rubella. Akan tetapi, cakupan vaksinasi OPV4 dan IPV termasuk rendah.

Pada tahun 2020, lanjut Maxi, cakupan OPV4 sebesar 86,8 persen dan IPV sebesar 37,7 persen. Sementara pada 2021 presentasi cakupan OPV4 menurun 80,2 persen dan IPV 66,2 persen. Sehingga, pemerintah mengejar target untuk program imunisasi anak.

Menurut Maxi, temuan satu kasus polio di Aceh pada November 2022 iji dipengaruhi oleh tidak berjalannya vaksinasi polio baik OPV4 maupun IPV selama empat tahun berturut-turut di kabupaten/kota Provinsi Aceh.

Maxi mengharapkan terlibatnya PKK, juga Pemerintah Daerah secara aktif, guna meningkatkan cakupan imunisasi polio.*