TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Tim Gelap Dan Teka-Teki Senjata Api Laskar FPI: Fakta Atau Fitnah?

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap adanya ‘skuat-gelap’ di luar anggota kepolisian Polda Metro Jaya yang turut melakukan pembuntutan terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) saat peristiwa tol Japek Km 50.

Tim investigasi Komnas HAM terkait penembakan mati enam anggota laskar Front Pembela Islam (FPI) itu, juga mengungkapkan adanya mobil mewah jenis Land Cruiser yang diakui bagian dari tim kepolisian, yang terlibat dalam insiden, Senin (7/12) dini hari itu.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam menerangkan, terkait adanya skuat lain selain regu pengintai Polda Metro Jaya, didapat dari keterangan saksi-saksi dari FPI.

Anam mengatakan, tim lain itu, sudah melakukan pengintaian terhadap keberadaan, dan aktivitas HRS, sejak Jumat, 4 Desember 2020, di Markaz Syariah FPI, di Mega Mendung, ke kawasan Sentul, Bogor, di Jawa Barat (Jabar).

“Yang ini, lokasi kejadiannya memang berbeda dari tempat terjadinya peristiwa penembakan laskar FPI di Karawang. Tetapi, informasi tentang ini, bagian dari kronologi peristiwa yang terjadi, ” terang Anam, pada Jumat (8/1).

Anam menjelaskan, informasi tim pengintai lain yang disampaikan FPI tersebut, pun tak bisa diabaikan. Karena itu, dalam laporan hasil investigasi, Komnas HAM, kata Anam, tetap memasukkan informasi tersebut, sebagai fakta temuan.

“Bahwa didapatkan fakta juga telah terjadi pengintaian, dan pembuntutan terhadap HRS, yang dilakukan oleh petugas lain sejak dari kawasan Markaz Syariah Mega Mendung, hingga kawasan Sentul, Bogor pada 4 Desember,” kata Anam.

Informasi fakta dari FPI tersebut pun menguat dengan keterangan dari regu pengintai dari Polda Metro Jaya, yang membenarkan adanya informasi tim lain yang juga melakukan pengawasan, dan pembuntutan terhadap HRS.

“Jadi kepolisian (Polda Metro Jaya) menyatakan, ada beberapa yang bukan bagian dari mereka di kawasan Markaz Syariah Mega Mendung, hingga kawasan Sentul yang juga melakukan pengintaian dan pembuntutan,” terang Anam.

Komnas HAM

 

Adanya tim lain selain dari regu pengintai Polda Metro Jaya itupun terungkap lewat penggalian bukti-bukti yang dilakukan Komnas HAM dalam penyelidikan.

Anam menyebutkan, selama proses investigasi timya, Komnas HAM menemukan sedikitnya enam mobil sipil yang diduga digunakan regu pengintai, dan pembuntut Polda Metro Jaya.

Jenis mobil tersebut, yakni Avanza hitam B 1739 PWQ, Avanza silver B 1278 KJD, Mobil Petugas B 1542 POI, Avanza silver K 9143 EL. Lalu ada Xenia silver B 1519 UTI, dan satu unit SUV Land Cruiser. Dia mengatakan, mobil-mobil tersebut, terekam dalam rekaman CCTV yang didapat Komnas HAM dari Jasa Marga, dan dari rekaman voicenotes para laskar FPI saat kejadian.

“Teridentifikasi sejumlah kendaraan roda empat, yang diduga melakukan pembuntutan terhadap HRS, dan rombongan sejak dari kawasan Sentul, hingga 7 Desember 2020,” kata Anam.

Polda Metro Jaya, hanya mengakui empat di antara mobil tersebut, yang merupakan bagian dari regu intai kepolisian.

“Bahwa benar kendaraan jenis Avanza silver K 9143 EL, Xenia silver B 1519 UTI, dan Mobil Petugas B 1542 POI, serta Land Cruiser diakui sebagai kendaraan petugas polisi yang pada saat tanggal kejadian (7/12) sedang melakukan pembuntutan terhadap HRS,” kata Anam.

Adapun kendaraan lainnya, yakni Avanza hitam 1739 PWQ, Avanza silver B 1278 KJD yang dimaksud Anam, sebagai tim pengintai lain tersebut. Dia meyakinkan, dua mobil tersebut, pun terlibat dalam peristiwa kejar-mengejar iring-iringan mobil rombongan HRS di Karawang.

“Sedangkan untuk Avanza B 1739 PWQ, Avanza silver B 1278 KJD, yang menurut keterangan saksi dan hasil identifikasi rekaman CCTV, serta analisa rekaman percakapan, terlibat aktif dalam pembuntutan terhadap rombongan HRS, tidak diakui sebagai mobil milik petugas Polda Metro Jaya yang sedang melakukan pembuntutan terhadap HRS,” kata Anam.

Adapun terkait SUV Land Cruiser, Anam menerangkan, meski diakui Polda Metro Jaya sebagai salah satu kendaraan tim pengintainya, akan tetapi Komnas HAM, sampai pelaporan hasil investigasi, tak berhasil mengidentifikasi plat nomor.

“Ini (Land Cruiser) nomor polisinya, belum teridentifikasi. Land Cruiser ini mobil gede (besar). Jadi mendapatkan perhatian dari saksi-saksi,” kata Anam.

Pun dikatakan Anam, SUV Land Cruiser yang diakui kepolisian sebagai bagian dari regu pengintai, tetapi keberadaan mobil tersebut di lokasi pembunuhan di Km 49, dan Km 50 tol Japek, tak terekam dalam cctv.

“Jadi, kalau yang Land Cruiser itu, terakhir saja. Dia datang cuma pendek. Dia nggak terekam dalam cctv,” terang Anam. Sampai sekarang, jenis kendaraan yang biasa digunakan oleh polisi-polisi berpangkat perwira itu, diakui Anam, sulit untuk mendapatkan keterangan lebih.

Aksi pengintaian dan pembuntutan terhadap HRS oleh kepolisian, berujung pada eksekusi mati terhadap enam anggota laskar FPI. Penembakan mati tersebut, terjadi di Km 49, dan Km 50 tol Japek, pada Senin (7/12).

Komnas HAM, dalam kesimpulan hasil investigasi, mengatakan eksekusi mati terhadap empat anggota laksar tersebut, sebagai pelanggaran HAM dalam kategori unlawfull killing.

Sedangkan penembakan mati terhadap dua anggota laskar lainnya, Komnas HAM menilai sebagai dampak eskalasi tinggi antara FPI, dan petugas kepolisian saat melakukan pembuntutan terhadap HRS.

Dari hasil penyelidikan Komnas HAM, juga mengungkapkan ada sebanyak 18 luka lubang peluru tajam pada enam jenazah laskar FPI, dengan masing-masingnya terdapat tiga luka lubang di bagian dada, dan jantung, serta lengan.

 

Pakar Hukum UI: Bukan Pembunuhan Di Luar Hukum

Pakar hukum dari Universitas Indonesia Prof. Indriyanto Seno Adji menyebut tidak ada pembunuhan di luar hukum (unlawful killing) dalam kasus kematian enam Laskar FPI di Tol Jakarta-Cikampek. Indriyanto mengatakan hal itu merujuk pada temuan Komnas HAM dalam investigasinya yang menyatakan bahwa serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI.

“Ada satu catatan penting rekomendasi Komnas HAM terkait kematian Laskar FPI yaitu serangan terlebih dahulu dilakukan oleh anggota FPI terhadap penegak hukum. Dalam hal ini artinya adalah tidak ada yang dinamakan unlawful killing,” kata Indriyanto melalui siaran pers, Sabtu (10/1/2021)

Prof Indriyanto Seno Adji

Indriyanto mengatakan keputusan aparat Kepolisian saat menjalankan tugasnya dalam peristiwa ini adalah bentuk pembelaan yang terpaksa karena ada upaya ancaman keselamatan jiwa aparat penegak hukum. “Yang dilakukan aparat penegak hukum justru sebaliknya, pembelaan terpaksa aparat itu adalah dibenarkan, memiliki dasar legitimasi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena ada serangan terlebih dahulu yang mengancam jiwa,” ujarnya.

Selain itu, menurut dia, dalam temuan investigasi Komnas HAM juga ada fakta bahwa terjadi baku tembak antara Laskar FPI dan polisi. Karena itu, menurut dia, aparat harus menelisik kepemilikan senjata api dari anggota FPI tersebut.

“Selain itu rekomendasi dapat dilihat ada ‘related evidence’ terkait tembak menembak bahwa ada dugaan kepemilikan senpi oleh anggota FPI secara ilegal. Dari semua ini memberikan klarifikasi bahwa tidak ada ‘unlawful killing’ terhadap kematian anggota FPI dan tindakan aparat dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan secara hukum,” tuturnya.

Pada Jumat, Komnas HAM mengumumkan hasil investigasinya mengenai kasus kematian enam orang Laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek KM 50. Berdasarkan investigasi tersebut, Komnas HAM menyimpulkan sebanyak dua anggota FPI meninggal dunia dalam peristiwa saling serempet antara mobil yang mereka gunakan dengan polisi hingga terjadi kontak tembak di antara Jalan Internasional Karawang sampai KM 49 Tol Cikampek.

Sedangkan empat orang lainnya masih hidup dan dalam penguasaan polisi, kemudian diduga ditembak mati di dalam mobil petugas saat dalam perjalanan dari KM 50 Tol Japek menuju Markas Polda Metro Jaya. Komnas HAM menduga bahwa terdapat pelanggaran HAM atas tewasnya empat Laskar FPI yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Untuk itu, Komnas HAM merekomendasikan agar para pelaku dilakukan proses hukum melalui mekanisme pengadilan pidana. Sebelumnya, berdasarkan keterangan polisi, terjadi peristiwa penyerangan Laskar FPI terhadap aparat kepolisian di KM 50 Tol Jakarta-Cikampek pada Senin 7 Desember 2020 pukul 00.30 WIB.

 

FPI Merasa Difitnah Soal Senjata Api

Sebelumnya, Front Pembela Islam (FPI) membantah pernyataan polisi yang menyebut laskar pengawal Habib Rizieq Shihab (HRS) dilengkapi senjata api (senpi) dan senjata tajam (sajam). FPI menegaskan pernyataan polisi itu sebagai fitnah belaka.

Munarman

Saat menjadi Sekertaris Umum FPI,  Munarman menegaskan pengawal HRS tak dibekali senjata sebagaimana klaim kepolisian. Polda Metro Jaya mengungkap bahwa pengawal HRS yang terlibat baku tembak menbawa senpi dan senjata tajam.

“Patut diberitahukan bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Laskar kami tidak pernah dibekali senjata api,” kata Munarman dalam konferensi pers di markas FPI pada Senin (7/12/2020)

Munarman bahkan menantang kepolisian untuk mengecek senpi yang berhasil disita. Jika ada nomor registernya maka bisa diketahui siapa pemilik senpi itu.

“Kalau betul (punya laskar) cek nomor register ya. Pasti bukan punya kami. Karena kami tidak punya akses senjata api dan tidak mungkin membeli senjata gelap. Bohong itu. Tiap anggota FPI dilarang bawa sajam, senjata api dan bahan peledak,” tegas Munarman.

Di sisi lain, Munarman membela tindakan yang dilakukan keenam anggota laskar sebagai upaya melindungi HRS. Menurutnya, wajar jika para pengawal sigap melindungi HRS ketika muncul ancaman.

 

Kompolnas: Ada Anggota FPI Akses Senjata

Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Benny Mamoto menyebutkan bahwa sebanyak 37 anggota Front Pembala Islam (FPI) masuk dalam jaringan teroris. Puluhan orang tersebut bergabung ke kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dan Mujahidin Indonesia Timur (MIT).

“Kami mencoba membuka data, kebetulan saya Kepala Pusat Riset Ilmu Kepolisian dan Kajian Terorisme di UI, saya buka datanya ada 37 anggota FPI atau dulunya anggota FPI yang gabung dengan JAD, MIT dan sebagainya yang terlibat aksi teror,” ujar Benny dalam diskusi crosscheck virtual, Minggu (13/12/2020).

Ketua Kompolns Benny Mamoto

Beberapa di antara mereka juga masih aktif terlibat dalam aksi terorisme di berbagai tempat. Bahkan mereka menyembunyikan gembong teroris Noordin M Top.

“Ada yang akses ke senjata di Filipina Selatan, Aceh, ada yang melakukan pengeboman Polresta Cirebon, ada yang menyembunyikan Noordin M Top di Pekalongan, ada yang merakit bom dan sebagainya,” ungkapnya seperti dikutip Kastra.co.

Dia menegaskan bahwa data ini bukan rekayasa sebab beberapa di antara mereka sudah diproses oleh pengadilan dan terbukti bersalah.

“Data-data ini memang belum banyak dipublikasikan ke media massa, ini sudah melalui proses hukum, sudah divonis pengadilan sehingga ini sahih sekali datanya,” ujar Benny.

Data ini dibongkar Benny saat membicarakan aksi polisi yang menembak mati laskar FPI saat mengawal Habib Rizieq. Mereka mati dalam baku tembak yang diklaim polisi.

Polda Metro Jaya merilis kasus tersebut dan menyebutkan mereka menyita pucuk senjata api. Namun belakangan FPI membantah jika mempersenjatai laskar FPI.

Kasus ini menimbulkan kontroversi. Bahkan Komnas HAM pun sudah membentuk tim pencari fakta.

You might also like