TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Teka-Teki Calon Kapolri Akhirnya Terjawab

Teka-teki akhirnya terjawab. Kepala Badan Reserse dan Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komjen Listyo Sigit Prabowo diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke DPR sebagai calon tunggal Kepala Polri (Kapolri) menggantikan Jenderal Idham Azis. Listyo jelas memiliki karier meroket pada era pemerintahan sekarang.

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Listyo Sigi tertuang dalam surat presiden (surpres) yang diserahkan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno kepada DPR pada Rabu (13/1) siang WIB.

“Presiden menyampaikan usulan pejabat Polri ke depan dengan nama tunggal, yaitu Bapak Drs Listyo Sigit Prabowo,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (13/1).

Seblumnya, Anggota Komisi III DPR RI, Jazilul Fawaid memang meyakini Presiden Joko Widodo hanya mengusulkan satu nama calon Kapolri yang diajukan ke DPR untuk dimintai persetujuan. Yaitu, Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo.

“Menurut saya hanya satu nama yang diusulkan (menjadi calon Kapolri), Listyo Sigit Prabowo yang terkuat dan punya kedekatan. Insyaallah, akan terpilih jika Allah SWT dan Presiden menghendakinya,” kata Jazilul Fawaid (Gus Jazil) di Jakarta, Senin (11/1).

Gus Jazil mengaku banyak jurnalis menanyakan kepadanya terkait kapan nama calon Kapolri diajukan kepada DPR untuk dimintai persetujuan dan uji kelayakan dan kepatutan. Menurut dia, kemungkinan pada hari Rabu (13/1) baru surat presiden (surpres) tentang nama calon Kapolri akan keluar.

“Saya jawab mungkin Rabu keramat, Rabu Wage, 13 Januari 2021, baru terang benderang informasinya (nama calon Kapolri),” ujarnya.

Wakil Ketua MPR RI menilai, Rabu Wage dalam hitungan penanggalan Jawa punya makna yang bagus yaitu neptu11 sehingga diyakini bermakna welas asih. Ia mengajak masyarakat menunggu Presiden menyampaikan siapa sosok yang diusulkan dan dipilih menjadi Kapolri.

“Rabu itu hitungannya 7 dan Wage itu 4 jadi 11 (welas asih). Kita tunggu saja. Itu Ilmu Jawa, ilmu titen yaitu berdasarkan pengalaman dan pengingat orang-orang Jawa,” katanya.

Komisi III DPR rencananya akan menggelar rapat internal pada Selasa (11/1). Salah satu agendanya adalah perencanaan uji kelayakan atau fit and proper test Kapolri penggantu Idham Azis yang memasuki masa pensiun pada awal Februari mendatang.

“Akan dibicarakan adalah agenda-agenda dalam masa persidangan ini juga termasuk rencana fit and proper calon Kapolri,” ujar Ketua Komisi III DPR Herman Hery saat dikonfirmasi, Senin (11/1).

Lantas, siapakah Komjen Listyo Sigit Prabowo? Bagaimanakah perjalanan kariernya? Irjen Listyo Sigit merupakan lulusan Akademi Polisi atau Akpol 1991 silam.

Ia pun juga lulusan S2 di Universitas Indonesia. Tesis yang diambil saat itu tentang penanganan konflik etnis di Kalijodo.

Pria kelahiran Ambon, Maluku pada 5 Mei 1969 ini rupanya pernah menjadi ajudan Presiden Jokowi. Tepatnya pada 27 Oktober 2014,  Listyo Sigit Prabowoditunjuk sebagai ajudan Jokowi.

Tak hanya itu, pada 2009 silam, ia menjadi Kapolres Pati. Kemudian pada 2010, Listyo Sigit menjabat Kapolres Sukoharjo.

Berikut perjalanan karier Kabareskrim baru Komjen Listyo Sigit Prabowo selengkapnya:

Listyo Sigit Prabowo merupakan jebolan Akademi Kepolisian atau Akpol 1991. Kariernya terbilang moncer, ia pernah menjadi Kapolres Pati pada 2009.

Kemudian pada 2010, Listyo Sigit menjabat Kapolres Sukoharjo. Pernah menjadi Wakapoltabes Semarang dan pernah menjabat sebagai Kapolresta Surakarta pada 2011.

Pada 2012, Listyo Sigit Prabowo dirotasi ke Jakarta untuk menjabat sebagai Kasubdit II Dittipidum Bareskrim Polri. Kemudian pada Mei 2013 ia bertugas di Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Tenggara.

Pada 2014, Sigit ditunjuk sebagai ajudan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sejak 27 Oktober 2014.

Kemudian pada 2016, Listyo Sigit Prabowo menjadi seorang jenderal bintang satu sebagai Kapolda Banten.

Lalu sejak 13 Agustus 2018, Listyo Sigit Prabowo pindah ke Mabes Polri menjabat sebagai Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Posisi baru ini, pangkat Listyo Sigit Prabowo sebagai Irjen.

Setelah setahun lebih di Divisi Profesi dan Pengamanan, sekarang Listyo Sigit Prabowo mendapat promosi jabatan menjadi Kabareskrim. Dia mendapat tambahan satu bintang menjadi Komjen dalam kepangkatannya.

 

Hanya Butuh Tiga Jabatan Untuk Ke Kapolri

Listyo hanya butuh tiga jabatan untuk menjadi Tri Brata (TB) 1. Usai menjadi ajudan Presiden Jokowi selama dua tahun, Listyo mendapat promosi menjadi Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Banten (2016). Otomatis ia menyandang pangkat satu bintang atau Brigjen.

Hanya menjabat dua tahun, Listyo mendapat promosi menjadi Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri (2018). Bintang di pangkatnya pun bertambah satu menjadi Irjen. Hanya setahun berselang, Listyo kembali dipromosikan menduduki jabatan strategis, yaitu Kabareskrim Polri.

Tentu saja promosi kali ini juga menambah bintangnya hingga berpangkat Komjen. Pun setelah setahun sebagai Kabareskrim Polri, Listyo meraih posisi tertinggi di Korps Bhayangkara itu dengan menjadi Kapolri ke-25.

Jika ditelusuri, Listyo Sigit meraih posisi sekarang dengan terus mendapatkan promosi vertikal. Dia hanya butuh tiga jabatan sejak lepas dari ajudan Presiden Jokowi untuk menggapai posisi Kapolri. Torehan karier Listyo Sigit jelas mengalahkan Kapolri sebelumnya yang butuh waktu lebih panjang, dan harus menjalani promosi horizontal demi bisa naik bintang.

Maksudnya, Kapolri sebelumnya dari bintang satu ke dua atau tiga, harus menduduki minimal dua jabatan, dan menjadi Kapolda tipe A dulu. Adapun Listyo Sigit hanya pernah menjadi Kapolda tipe B ketika masih bintang satu. Adapun saat ini Kapolda Banten sudah dinaikkan statusnya menjadi tipe A.

Jika merujuk ke Jenderal Idham Azis, butuh enam jabatan untuk menjadi Kapolri. Jenderal Tito Karnavian membutuhkan tujuh jabatan untuk bisa menjabat Kapolri. Adapun Jenderal Badrodin Haiti harus menduduki 10 jabatan hingga bisa menggapai Kapolri.

Semantara, Jenderal Sutarman hanya perlu lima jabatan untuk menjabat Kapolri. Pun dengan Jenderal Timor Pradopo juga hanya perlu lima jabatan untuk menjadi Kapolri. Namun semua riwayat jabatan mereka kalah cepat dibandingkan rekor yang diukir Listyo Sigit, yang merupakan abituren Akademi Kepolisian (Akpol) 1991.

Sempat Muncul Nama Gatot Eddy Pramono

Tapi Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDI Perjuangan ( PDI-P) Trimedya Panjaitan mengatakan, nama calon Kapolri yang akan diajukan Presiden Joko Widodo ke DPR sudah banyak dibahas publik.

Ia mengaku mendengar bahwa ama calon Kapolri mengerucut pada nama Wakapolri Komjen Gatot Edy Pramono dan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo. “Tapi kan enggak tahu, satu hari dua hari kan masih bisa manuver masing-masing,” ujar Trimedya saat dihubungi, Senin (11/1/2021).

Gatot sebelum menjabat Wakapolri saat ini, juga pernah digadang-gadang sebagai salah satu calon Kapolri ketika Jenderal Tito Karnavian mundur dari jabatan karena diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di Kabinet Indonesia Maju. Namun akhirnya Presiden Jokowi mengirim nama Idham Azis untuk fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Setelah lulus fit and proper test, Rapat Paripurna DPR menyetujui Idham sebagai Kapolri. Idham Azis pun akhirnya dilantik Presiden Jokowi. Gatot pun saat itu tetap sebagai Kapolda Metro Jaya.

Pada 2018, Tito yang menjabat Kapolri membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nusantara. Tugasnya mengantisipasi hal yang tidak diinginkan selama pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2018 di 171 daerah, serta Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.  Gatot pun dipercaya Tito menjadi ketua Satgas Nusantara. Jenderal kelahiran Solok, Sumatera Barat, 28 Juni 1965, itu merupakan alumnus Akademi Kepolisian (Akpol) 1988 A. Satu angkatan dengan Idham Aziz. Satu tingkat di bawah Tito Karnavian.

Usai menamatkan pendidikan di Akpol, Gatot merintis karier dari bawah. Gatot pernah menjadi Kapolres Blitar pada 2005, dan menjabat Sekretaris Pribadi Kapolri di era Jenderal Sutanto 2006.

Setelah itu, ia menjabat Kapolres Metro Depok 2008 dan Kapolres Metro Jakarta Selatan 2009. Dua tahun kemudian, Gatot dipercaya menjadi Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Kemudian, Analis Kebijakan Madya bidang Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri, Analis Kebijakan Madya bidang Pengkajian Strategi Staf Operasi Polri.

Pada 2016, Gatot menjabat Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) Sulawesi Selatan (Sulsel). Setahun kemudian dia dipercaya menjadi Staf Ahli Sosial Ekonomi Kapolri. Berikutnya, Gatot menjabat Asisten Perencanaan dan Anggaran Kapolri. Pada 2019, Gatot menjabat Kapolda Metro Jaya menggantikan Idham Azis yang kala itu diangkat menjabat Kabareskrim menggantikan Arief Sulistiyanto.
Akhirnya, Gatot dipercaya menjabat Wakapolri menggantikan Komjen Ari Dono Sukmanto yang pensiun. Posisi Gatot di Polda Metro Jaya dipercayakan kepada Irjen Nana Sujana.

 

Kuda Hitam Komjen Boy Rafli Ammar

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan memajukan Komjen Pol Boy Rafli Amar ke Komisi III DPR untuk menjalani uji kepatutan dan kelayakan menjadi calon Kapolri pengganti Idham Azis yang akan segera pensiun.

Kini Boy Rafli Amar menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

Komjen Pol Boy Rafli Ammar

 

Lantas bagaimana peluangnya untuk jadi orang nomor satu di Kepolisian ? Jenderal polisi bintang tiga bernama lengkap Boy Rafli Amar Gala Datuak Rangkayo Basa ini lahir di Jakarta pada 25 Maret 1965.

Ayahnya berasal dari Solok sedangkan ibunya dari Koto Gadang, Agam, Sumatra Barat. Ia adalah cucu dari sastrawan Indonesia, Aman Datuk Madjoindo. Boy menikah dengan Irawati dan telah dikaruniai dua orang anak.

Pada tanggal 29 November 2013, dia diangkat sebagai kepala kaum suku Koto, nagari Koto Gadang, Agam, dengan gelar Datuak Rangkayo Basa.

Boy Rafli Amar menempuh pendidikan di AKABRI bagian Kepolisian (AKABRI Kepolisian) dan lulus pada tahun 1988 dengan pangkat Letnan Dua Polisi (Letda Polisi).

Pada tahun 1991 pangkatnya naik menjadi Letnan Satu Polisi (Lettu Polisi).

Ketika berpangkat Kolonel Polisi pada tahun 1999, dia ditugaskan ke Bosnia sebagai Wakil Komandan Kontingen Garuda XIV.

Karier Boy Rafli Amar mirip dengan Tito Karnavian yang melejit setelah menjabat Kapolda Papua.

Hal yang sama juga, Boy juga saat ini menduduki jabatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Perbedaannya, mantan Kapolres Pasuruan, Jawa Timur ini banyak dikenal sebagai humas Polri.

 

Lima Calon

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD, juga berperan sebagai Ketua Kompolnas, membenarkan telah mengajukan nama-nama calon kapolri kepada Presiden Jokowi. Hal ini disampaikan Mahfud melalui akun media sosialnya.

“Mengonfirmasi berbagai berita, benar penjelasan Pak Benny Mamoto dan Pak Wahyudanto dari Kompolnas bahwa selaku Ketua Kompolnas saya sudah menyerahkan nama-nama calon kapolri untuk dipilih oleh presiden agar diajukan ke DPR,” kata Mahfud.

Mahfud juga menambahkan bahwa ada lima nama jenderal bintang tiga yang diusulkan kepada Presiden Jokowi. “Tidak ada yang masih bintang dua,” katanya.

Kelima nama calon kapolri yang diusulkan Kompolnas antara lain Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono, Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Ammar,  Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, Kalemdiklat Komjen Pol Arief Sulistyanto, dan Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto.

Seperti diketahui, masa dinas Kapolri Jenderal Idham akan habis pada 1 Februari 2021. Aturan perundang-undangan mewajibkan Presiden mengajukan calon pengganti ke DPR 20 hari sebelum masa bakti Kapolri habis.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pihaknya hingga kini belum menerima surat presiden terkait Kapolri pengganti Idham Azis yang akan pensiun pada awal Februari mendatang. Meskipun lembaga legislatif itu sudah tak lagi pada masa reses. “Sampai hari ini DPR belum menerima surat dari presiden mengenai calon Kapolri,” ujar Dasco.

DPR, kata Dasco, hingga saat ini masih berada dalam posisi menunggu. Jika Presiden Joko Widodo sudah mengirim nama yang akan menjadi Kapolri, DPR akan langsung melaksanakan mekanisme uji kelayakan atau fit and proper test. “Kami dalan posisi menunggu saja dan apabila surat tersebut sudah sampai tentunya kami akan melakukan proses sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Dasco.

You might also like