TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Sulit Ditangkap, Tapi KPK Yakin Harun Masiku Masih Hidup

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini tersangka mantan caleg PDI Perjuangan Harun Masiku (HM), yang juga buronan kasus suap pengurusan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 masih hidup. KPK belum menemukan tanda ia meninggal.

“Apakah statusnya MD (meninggal dunia) atau disembunyikan, terkait MD atau tidak selama kami tidak melihat jenazahnya di mana, makamnya di mana, kuburannya di mana, maka kami menganggap yang bersangkutan saat ini statusnya masih hidup,” kata Plh Deputi Penindakan KPK Setyo Budiyanto saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta yang disiarkan melalui akun Youtube KPK yang dipantau di Jakarta, Ahad.

Diketahui, Harun telah dimasukkan dalam status daftar pencarian orang (DPO) sejak Januari 2020. Oleh karena itu, kata dia, KPK menganggap belum tertangkapnya Harun sebagai “utang” yang harus dibayar sesegera mungkin oleh para penyidik KPK.

“Itu adalah upaya yang akan dilakukan oleh para penyidik untuk berusaha mencari, menelusuri keberadaan dari HM ini. Merupakan salah satu tanggung jawab yang harus kami selesaikan, kami tuntaskan dengan harapan ini ‘utang’ dari para penyidik yang harus bisa dibayar dengan cara menemukan, penangkapan kepada HM,” ujar Setyo.

 

Sulit Ditangkap

KPK mengaku kesulitan menangkap buronan Harun Masiku. Tersangka suap Paruh Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI 2019-2024 ini bahkan diakui lebih sulit diamankan ketimbang Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo.

“Iya secara teknis seperti itu. Harun berupaya menyembunyikan diri sementara dalam OTT terakhir ini bentuk kerja bersama dan mudah melakukan kegiatan penangkapan ini,” kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam sebuah diskusi virtual di Jakarta, Ahad (29/11).

Lembaga antirasuah itu mengatakan, ada beberapa kendala teknis terkait perburuan bekas politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu. KPK mengungkapkan Harun kemungkinan sudah tidak menggunakan lagi perangkat komunikasi seperti ponsel dan perangkat lainnya.

“Itu dugaan sementara. Berbeda dengan seorang menteri yang tentu alat-alat komunikasi sangat terbuka untuk terus digunakan, ini dari sisi teknisnya saja,” katanya.

Nawawi mengatakan, KPK juga telah mencoba melakukan evaluasi atas kesulitan yang terjadi dalam tubuh tim satgas yang dibebankan untuk mencari tersangka buron tersebut. Dia melanjutkan, pimpinan KPK juga memberi izin apabila satgas yang ditugasi memburu Harun memerlukan personel tambahan.

“Saya sudah beberapa kali memanggil deputi penindakan, direktorat penyidikan untuk mengevaluasi satgas ini,” katanya.

Dia melanjutkan, KPK juga telah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya dengan memasukan Harun ke dalam DPO. Dia mengatakan, KPK juga telah menyebarkan foto Harun saat melakukan koordinasi dan supervisi di daerah guna meningkatkan peran serta masyarakat terkait informasi keberadaan tersangka.

Seperti diketahui, Harun Masiku dimasukkan ke dalam daftar buronan oleh KPK pada 17 Januari 2020 lalu. Namun hingga saat ini KPK maupun aparat penegak hukum lain belum dapat menemukan keberadaannya.

Harun merupakan tersangka kasus suap paruh antar waktu (PAW) Anggota DPR RI periode 2019-2024. Status itu dia sandang bersamaan dengan tiga tersangka lain yakni mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan, mantan anggota bawaslu Agustiani Tio Fridelia dan pihak swasta Saeful.

Wahyu disebut-sebut telah menerima suap Rp 900 juta guna meloloskan caleg PDIP Harun Masiku sebagai anggota dewan menggantikan caleg terpilih atas nama Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019 lalu.

You might also like