TIADA PIDANA TANPA KESALAHAN

Suharjito Pengusaha Tajir, Penyuap Edhy Prabowo Dicecar KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap penyuap mantan menteri kelautan dan perikanan (KKP) Edhy Prabowo (EP), Suharjito (SJT). Direktur Pa Putra Perkasa (DPP) diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka kasus suap penetapan izin ekspor lobster.

“Penyidik masih mendalami terkait dengan dugaan persiapan dan pengumpulan sejumlah uang yang akan diberikan kepada tersangka EP melalui timnya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Sabtu (9/1).

Pemeriksaan STJ dilakukan pada Jumat (8/10) lalu. Dalam hari yang sama, tim penyidik KPK juga memeriksa seorang tenaga kontrak, Mohamad Tabroni. Dia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk tersangka Staf Istri Menteri KKP Ainul Faqih (AF) dan kolega.

Ali mengatakan, tim penyidik KPK mengonfirmasi mengenai dugaan penitipan kartu ATM milik tersangka AF kepada saksi. Kartu tersebut selanjutnya diberikan kepada tersangka EP untuk dipergunakan belanja barang mewah.

“Penggunaan kartu ATM tersebut di antaranya untuk pembelanjaan berbagai barang mewah di Amerika Serikat (AS),” kata Ali lagi.

Direktur PT Duta Putra Perkasa (DPP) Suharjito (Sjt). Sjt merupakan penyuap tersangka penetapan ekspor benih lobster Edhy Prabowo (EP) yang juga merupakan bekas menteri Kelautan dan Perikanan (KKP).

“Didalami juga dugaan adanya pertemuan tersangka SJT dengan EP selaku menteri KKP yang membicarakan masalah pengajuan ijin ekspor oleh PT DPP,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Jumat (8/1).

Pemeriksaan SJT dilakukan pada Kamis (7/1). Ali mengatakan, tim penyidik KPK juga mengonfirmasi soal aktivitas PT DPP terkait perizinan ekspor benih lobster di KKP dalam pemeriksaan tersebut.

Dia mengatakan, tim penyidik juga mengonfirmasi mengenai dugaan adanya pemberian uang dari tersangka SJT kepada EP. Pemberian uang tersebut dilakukan melalui Staf khusus Menteri KKP Safri (SAF) terkait pengurusan perijinan dan pengiriman benih lobster di KKP.

Seperti diketahui, KPK menetapkan tujuh tersangka terkait penetapan perizinan ekspor benih lobster pada Rabu (25/11) malam. Lembaga antirasuah itu juga mengamankan Direktur PT Duta Putra Perkasa (DPP) Suharjito (SJT) sebagai penyuap.

KPK juga menangkap Menteri KKP Edhy Prabowo (EP), Staf khusus Menteri KKP Safri (SAF), Pengurus PT ACK Siswadi (SWD), Staf Istri Menteri KKP Ainul Faqih (AF), Andreu Pribadi Misata (APM) dan Amiril Mukminin (AM) sebagai penerima. Mereka diduga telah menerima suap sebesar Rp 9,8 miliar.

Para tersangka penerima disangkakan melanggar Pasal 12 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sementara tersangka pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

 

Suharjito Sosok Pengusaha Sukses

Suharjito merupakan lulusan Ekonomi Akuntasi dari sebuah universitas di Semarang. Suharjito sukses membawa PT Dua Putra Perkasa dari perusahaan pengecer daging lokal menjadi perusahaan yang melayani pelanggan besar seperti modern market, distributor, agen serta industri makanan olahan dan pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia.

Bisnis PT Dua Putra Perkasa diawali pada 1998 dengan melakukan usaha perdagangan daging sapi.

“Saat krisis moneter 1998 saya sempat memotong sapi dari Boyolali untuk dijual kemudian di Jakarta,” kata Suharjito.

Dari usaha daging sapi, Suharjito kemudian membawa PT Dua Putra Perkasa merambah usaha pengolahan ikan.

Ia memiliki sejumlah lini produk usaha seperti bakso, kornet, dan olahan ikan lainnya.

“Produk olahan ikan yang paling diminati sejauh ini oleh konsumen adalah bakso ikan,” ujarnya.

Bisnis PT Dua Putra Perkasa terus berkembang termasuk melakukan ekspor produk ke luar negeri, di antaranya ke Taiwan dan Vietnam.

PT Dua Putra Perkasa juga memiliki 10 buah kapan penangkapan ikan. Kapal itu masing-masing berbobot 100 GT.

Kapal-kapal tersebut diperuntukkan untuk menangkap ikan guna mencukupi permintaan akan bahan baku olahan ikan dan ikan segar para pedagang yang ada di beberapa pasar yang telah menjadi langganannya.

Suharjito tidak ingin melakukan perdagangan ikan hanya saat-saat tertentu saja, namun perluasan pasar menjadi salah satu tujuannya.

“Tentu agar ada kepastian pasokan, karena dari nelayan tidak bisa diukur,” ujarnya.

Pria yang memiliki hobi bekerja ini menilai perizinan yang ada di Indonesia sebagai hambatan utama dalam mengembangkan usaha.

Dari 5 kapal yang telah jadi baru 2 saja yang mengantongi izin, padahal permohonan telah diajukan jauh-jauh hari sebelumnya.

Pengurusan izin budidaya tambak miliknya pun mengalami proses yang panjang dalam memperoleh 9 izin yang harus dipenuhi.

“Perlu waktu satu tahun untuk mendapatkan izin tambak di Bengkulu,” keluhnya.

Ia berharap agar kementrian terkait dapat memperbaiki sektor perizinan agar industri dalam negeri dapat berkembang.

Dalam laman resminya, PT DPP berkantor di Kawasan Industri Cipendawa Bekasi. Tahun 1998, DPP mengawali usaha sebagai pengecer dan sub agen produk-produk daging lokal dan import.

Usaha ini ters berkembang, dimana pada 2002, DPP berkembang melayani pelanggan besar seperti modern market, distributor, agen serta industri makanan olahan dan pasar tradisional di seluruh wilayah Indonesia.

PT DPP semakin berkembang pesat, pada 2007 dibangun gudang frozen kedua berkapasitas 400 ton dan dilanjutkan tahun 2009 dengan pembangunan gudang ketiga berkapasitas 400 ton.

Tahun 2012, PT DPP ikut andil dalam pengembangan industri perikanan melalui kerjasama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai penyerap dan pendistribusi ikan lokal yang berasal dari seluruh Indonesia.

Akhirnya PT DPP mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai supplier terbesar produk ikan pada 2014.

Pada 2015, Stakeholders DPP mulai melakukan diversikasi usaha di bidang usaha Penangkapan Ikan dan Budi Daya Tambak.

Adapun rencana pembuatan kapal ikan tahap pertama 10 unit dan untuk budi daya udang direncanakan seluas 60 hektare yang berlokasi di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, yang saat ini telah berdiri tambak udang di luasan lahan lebih kurang 48 hektare, di Desa Muara Jaya Kecamatan Maje Kaur.

You might also like